Berita

Politik

#KamiBersamaHTI Dan #AhokHarusDipenjara Jadi Trending Topic

SELASA, 09 MEI 2017 | 04:52 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) akan membacakan putusan (vonis) terkait kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Sidang berlangsung di Auditorium Kementerian Pertanian, Jl RM Harsono, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (9/5), pukul 09.00 WIB.

Jelang pembacaan vonis, dunia maya diramaikan dengan hastag #AhokHarusDipenjara.


Tanda tagar yang menjadi trending topic ini menuntut agar Gubernur DKI Jakarta dihukum maksimal alias dipenjara. Tidak seperti tuntutan jaksa, 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun.

Sementara itu, pendukung Ahok menggelar doa bersama lintas agama di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Senin malam (8/5). Para relawan juga akan menggelar aksi simpatik bertajuk "8.000 Mawar Merah-Putih untuk Ahok", Selasa.

Selain hastag #AhokHarusDipenjara, di Twitter juga ramai dengan hastag #KamiBersamaHTI.

Hastag #KamiBersamaHTI ini terkait kebijakan pemerintah membubarkan dan melarang kegiatan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pembubaran HTI dinilai sebagai tindakan tergesa-gesa dan tidak objektif karena diduga melanggar UU Ormas. Selanjutnya, keputusan ini dinilai hanya kepentingan elit dan mencederai umat Islam.

Namun, tidak semua kelompok yang menolak sikap pemerintah membubarkan HTI. Ormas Islam terbesar di Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), mendukung rencana pemerintah membubarkan HTI.

Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj dilansir Antara mengatakan, PBNU mendukung langkah pemerintah membubarkan ormas yang radikal dan menolak Pancasila. Menurut dia, HTI terbukti merongrong keutuhan NKRI dengan hendak mengganti Pancasila dengan khilafah. [rus]

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

UPDATE

Video Viral, Netanyahu Menyerah dan Flotilla Bebas

Senin, 25 Mei 2026 | 01:57

Narasi Larangan Pertalite untuk Kendaraan Merek Tertentu per 1 Juni 2026 Hoax!

Senin, 25 Mei 2026 | 01:40

Euforia Bobotoh

Senin, 25 Mei 2026 | 01:20

Sugiono Dianggap Berhasil Terjemahkan Kerja Nyata Prabowo

Senin, 25 Mei 2026 | 00:59

Ini Tujuh Saran untuk Prabowo Realisasikan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 25 Mei 2026 | 00:40

Gubernur Lemhannas Minta Keberadaan BoP Dikaji Ulang

Senin, 25 Mei 2026 | 00:18

Edukasi Keuangan Bantu Mahasiswa Kelola Kantong Secara Sehat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:58

Golkar Jadikan MDI Instrumen Sosialisasi Program Prabowo ke Umat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:40

Prabowo Singgung Reshuffle Zulhas, PAN Terancam Tidak Digandeng Gerindra di 2029

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:19

Ekonomi Syariah dan Ekonomi Kerakyatan: Dua Tombak Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Minggu, 24 Mei 2026 | 22:43

Selengkapnya