. Mantan Dirut PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaya pernah mengakui perusahaannya menyetor Rp 1,6 triliun ke Pemprov DKI. Dengan adanya pengakuan tersebut, seharusnya KPK dapat segera mendalami kasus dana off budget Pemprov DKI, salah satunya dari setoran APL.
"KPK harus segera bertindak karena kasusnya sangat jelas, kesaksian Ariesman di Pengadilan Tipikor dan di bawah sumpah," kata aktivis 77/78 Abdurrahim Krisna, Senin (8/5), dilansir dari RMOL Jakarta.
Dia menjelaskan pentingnya dana off budget diusut karena penerimaan dan penggunaannya tidak transparan dan sangat rawan korupsi. Karena tidak dicatat di dalam APBD, dana off budget juga tidak masuk dalam kas daerah.
"Masuknya kemana, hanya Ahok yang tahu. BPK tidak tahu, DPRD tidak tahu, apalagi pihak lainnya. Tentu ini melanggar perundang-undangan tentang keuangan negara dan daerah, misalnya PP 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah," katanya.
Masalah lainnya, kata dia, setoran APL sebesar Rp 1,6 triliun kepada Pemprov DKI yang diwajibkan oleh Ahok tidak memiliki dasar hukum. Apalagi, setoran ini diserahkan APL sebagai bagian dari kontribusi tambahan telah mendapat izin melaksanakan proyek reklamasi padahal Perdanya sendiri belum ada dan baru dibahas di DPRD.
Karena tidak tercatat dalam APBD DKI, baik dalam catatan uang masuk maupun uang keluar, maka dana ini tidak terjangkau oleh audit BPK.
"Kewenangan BPK hanya mengaudit APBD, dalam hal ini APBD DKI. Karena itu tidak bisa diketahui apakah sebenarnya nilai setoran APL, misalnya, hanya 600 miliar tetapi diakui 1,6 triliun dan yang 1 triliun masuk kantong pribadi. Ini hanya Ahok yang tahu,"
Dia lantas mengingatkan di zaman Orde Baru permainan dana off budget antara lain terjadi di Bulog. Namun ketika terjadi reformasi dan Rizal Ramli diangkat menjadi Kepala Bulog oleh Presiden Abdurahman Wahid, praktek dana off budget di Bulog dibersihkan dan semua uang keluar masuk dicatat dalam pembukuan Bulog. Sehingga, upaya Rizal ketika itu menerapkan majemen Bulog yang bersih dan menguntungkan negara.
"Namun di zaman Ahok menjadi Gubernur DKI dana off budget ini dihidupkan lagi. Bisa dibayangkan modus yang sangat rawan korupsi ini ditiru oleh para gubernur di seluruh Indonesia. Sudah tentu makin besar saja korupsi di negara kita. Jadi, KPK harus segera bertindak," tukas Abdurrahim.
[rus]
