Berita

Foto/Net

Oso: Kebathinan DPD Tidak Jauh Beda Dengan APPSI

SELASA, 09 MEI 2017 | 00:21 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bersama Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) melakukan penandatangan nota kesepahaman bersama (MoU). MoU itu dimaksud untuk memajukan kesejahteraan daerah-daerah di Indonesia.

Ketua DPD RI Oesman Sapta mengatakan MoU ini merupakan pengakuan secara eksis terhadap DPD. Namun sayangnya kewenangan sebagai senator dalam sistem bikameral belum terisi.

"Siapa yang bisa mengisi itu? Yaitu tokoh-tokoh terbentuknya DPD," ucapnya di The Westin Hotel, Jakartan, Senin (8/5).


Menurutnya, pada dasarnya yang membentuk DPD adalah para gubernur, bupati, para rektor, mahasiswa, dan lainnya. Jadi DPD dibentuk bukan secara tiba-tiba tapi sesuai dengan kebutuhan daerah.

"Republik ini bisa makmur apabila daerah makmur. Tidak mungkin daerah makmur tanpa ada pemerataan," tegas Senator asal Kalimantan Barat itu.

Ia menambahkan suara kebathinan DPD tidak jauh berbeda dengan APPSI yaitu memajukan daerah. Tentunya, sekarang bagaimana menyatukan DPD dengan daerah.

"Malam ini kita bergabung kembali dengan gubernur, bupati dan walikota. Kita kembali lagi bergabung demi daerah. Dan malam ini juga merupakan malam kebangkitan daerah," ujar Oso sapaan akrab Oesman Sapta.

Selain itu, Oso juga menyinggung Presiden RI Joko Widodo terkait kepeduliannya terhadap daerah-daerah. Presiden selalu memperhatikan infrastruktur di seluruh daerah.

"Pak Jokowi telah datang ke daerah saya enam kali, bahkan dia juga meninjau keperbatasan. Ini merupakan bentuk kepedulian beliau terhadap daerah," lontarnya.

Sementara itu, Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa MoU ini merupakan komitmen bangsa Indonesia dari Sabang hingga Marauke. "Tentunya komitmen kita kepada rakyat dan daerah," papar dia.

Gubernur Sulawesi Selatan itu berharap komitmen ini bisa berlangsung dengan cepat antara DPD dan seluruh gubernur. Bahkan, komitmen ini juga sebagai round table seluruh provinsi di Indonesia.

"Ini sekaligus untuk menyikapi tantangan bangsa kita yang saat ini tengah dihadapi. Saya yakin pertemuan ini sangat penting," jelasnya.

Ke depan, lanjutnya, komitmen-komitmen yang semakin dalam ini bisa memposisikan diri kita terhadap bangsa. Selain, tidak ada lagi posisi gubernur dengan DPD tidak ada lagi sekat-sekat.

"Kita percaya bangsa ini sangat besar dan tentunya tantangan juga semakin besar. Maka dengan membangun kekayan yang besar ini bisa didorong secara maksimal dan menghadirkan pemerintah yang bekerja untk kepentingan daerah. Tentunya dibantu oleh DPD," ujar Syahrul. [rus]

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

UPDATE

Video Viral, Netanyahu Menyerah dan Flotilla Bebas

Senin, 25 Mei 2026 | 01:57

Narasi Larangan Pertalite untuk Kendaraan Merek Tertentu per 1 Juni 2026 Hoax!

Senin, 25 Mei 2026 | 01:40

Euforia Bobotoh

Senin, 25 Mei 2026 | 01:20

Sugiono Dianggap Berhasil Terjemahkan Kerja Nyata Prabowo

Senin, 25 Mei 2026 | 00:59

Ini Tujuh Saran untuk Prabowo Realisasikan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 25 Mei 2026 | 00:40

Gubernur Lemhannas Minta Keberadaan BoP Dikaji Ulang

Senin, 25 Mei 2026 | 00:18

Edukasi Keuangan Bantu Mahasiswa Kelola Kantong Secara Sehat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:58

Golkar Jadikan MDI Instrumen Sosialisasi Program Prabowo ke Umat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:40

Prabowo Singgung Reshuffle Zulhas, PAN Terancam Tidak Digandeng Gerindra di 2029

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:19

Ekonomi Syariah dan Ekonomi Kerakyatan: Dua Tombak Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Minggu, 24 Mei 2026 | 22:43

Selengkapnya