Tidak banyak negara di dunia mencamkan prinsip-prinsip ekonominya di dalam UU dasar negaranya. Dan Indonesia termasuk sedikit negara yang mencantum prinsip-prinsi ekonominya di dalam UU dasar yaitu UUD Tahun 1945. Karena ada faktor kesejarahan membuat founding father melakukan itu.
Demikian disampaikan Anggota Lembaga Pengkajian MPR RI Dr. Ahmad Farhan Hamid ketika menyampaikan pemikiran dan sekaligus menutup Focus Group Discussion di Hotel Inna Grand Beach Sanur, Bali, Kamis (4/5).
Farhan Hamid menceritakan, pada akhir kekuasan Belanda, kondisi perekonomian bangsa kita sangat terpuruk. Untuk mengatasi itu, para penggagas kemerdekaan memasukkan prinsip-prinsip ekonomi yang berpihak pada pribumi ke dalam UUD.
Maka, waktu itu, keluarlah Pasal 33 dan 34 UUD Tahun 1945, yaitu pasal kesejahteraan. Pasal ini juga dikenal dengan Pasal Bung Hatta. Dalam perjalanannya, baru setelah 30 tahun, pada 2001, Pasal 33 itu mengalami perubahan dengan memasukkan ayat 4 itu, terutama pada kata-kata efisiensi berkeadilan (antara efesiensi berkeadilan tidak ada komanya).
Ketika membahas pasal itu pada amandemen UUD 1945 (1999 sampai dengan 2002) terjadi adu pemikiran sangat hebat antara dua kubu.
"Dan semua orang tahu, Prof. Mubiarto yang berada di salah kubu akhirnya memilih mundur dari tim," ujar Farhan Hamid.
Di situlah muncul Pasal 33 ayat 4, dan itu terjadi pada perubahan keempat UUD pada 2001, dan lahirnya Pasal 34 tentang Kesejahteraan Sosial, terutama untuk fakir miskin, dan orang-orang terlantar. Dan, pasal inilah menjadi topik bahasan peserta FGD di Bali itu.
Seperti yang mengemuka di forum FGD, menurut Farhan Hamid, perekonomian kita memang punya masalah. Salah satu persoalan, apakah dalam hal menerjemahkan hukum dari UUD, memang ada kekeliruan.
Hanya saja sampai sekarang, belum ada satu institusi pun melakukan review UU terhadap UUD. Tapi, yang adalah Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan judicial review atas pengaduan masyarakat.
Tapi, kata Farhan Hamid, dua pekan lalu ada pertemuan Pimpinan MPR dengan Lembaga Pengkajian. Hasilnya, meminta agar lembaga ini melakukan review terhadap semua UU, dengan mengutamakan seluruh UU yang berkaitan dengan perekonomian dan kesejateraan sosial.
"Persoalan perekonomian dan kesejahteraan sosial kalau tidak diatasi akan menjadi salah satu faktor pemicu stabilitas nasional pada masa akan datang," jelas Farhan Hamid.
Jadi, Lembaga Pengajian menggelar FGD dengan topik yang sama di Bali dan di tiga kota lainnya (Semarang, Jogjakarta, dan Bandung) adalah untuk memperoleh masukan yang nantinya akan dijadi bahan simposium dan juga akan diterbitkan menjadi buku.
[rus]
