Berita

RMOL

Ketua MPR: Penegakan Hukum Yang Adil Wujud Etika Pancasila

KAMIS, 04 MEI 2017 | 18:09 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Para pendiri bangsa sudah mewariskan ideologi yang bersumber dari sejarah dan budaya Indonesia sendiri yakni Pancasila. Tugas generasi selanjutnya untuk menjadikan Pancasila sebagai sistem etika dan tindakan dalam sehari-hari.

"Tugas kolektif generasi sekarang ini menjadikan Pancasila sebagai perilaku hidup sehari hari. Menjadi etika dan tindakan kita," ujar Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dalam Pra Konferensi II Etika Berbangsa dan Bernegara di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Kamis (4/5)

Pancasila, lanjutnya, tidak boleh berhenti menjadi sistem yang statis.


"Lebih jauh dari itu, Pancasila harus menjadi panduan bangsa Indonesia dalam meraih cita cita berbangsa dan bernegara," kata Zulkifli.

Dia mengingatkan bahwa salah satu wujud Pancasila adalah pada bidang penegakan hukum

"Persoalan hukum ini berkaitan langsung dengan masyarakat. Kalau ada ketidakadilan, pasti langsung terasa," jelasnya.

Selain itu, integrasi sistem etika dan penegakan hukum berarti mengembalikan hukum pada asalnya. Hukum harus dikembalikan sebagai sistem nilai dan ideologi.

"Wujud Pancasila dalam etika adalah Hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Inilah ujian yang harus kita lewati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," tutup Zulkifli.

Turut hadir mendampingi ketua MPR antara lain Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Ashiddiqie, dan Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada. [wah]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya