Berita

Sri Mulyani/Net

Politik

Menkeu Didesak Klarifikasi Soal Bualan Jokowi Di Hongkong

KAMIS, 04 MEI 2017 | 08:40 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Presiden Jokowi harus mengganti tim ekonomi terutama Menkeu Sri Mulyani yang telah membuat Jokowi dianggap konyol pada forum internasional di Hongkong beberapa waktu lalu.

Jokowi pada forum itu mengklaim bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia ranking 3 dunia. Padahal, yang benar adalah peringkat 3 di antara G-20 dan peringkat 35 di dunia.

Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) Bastian P. Simanjuntak mengatakan kekonyolan itu akan berdampak secara psikologis kepada rakyat, bangsa-bangsa lain, bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa pembual.


"Buktinya presidennya saja berbual," ucap Bastian, Kamis (4/5).

Untuk itu, pemerintah didesak meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia dan mengklarifikasi soal itu melalui tim ekonomi lewat Menkeu Sri Mulyani.

Klarifikasi dibutuhkan agar tidak terjadi polemik yang akan mengganggu iklim investasi. (Baca: )

Jelas Bastian, kepercayaan dari investor sangat berperan dalam keberlanjutan ekonomi, sehingga kualitas pemimpin menjadi salah satu alasan investor menanamkan investasinya.

"GEPRINDO juga tak ingin Indonesia dijadikan bahan cemoohan di dunia Internasional karena pernyataan yang kurang tepat itu," tukasnya. [rus]

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

UPDATE

Video Viral, Netanyahu Menyerah dan Flotilla Bebas

Senin, 25 Mei 2026 | 01:57

Narasi Larangan Pertalite untuk Kendaraan Merek Tertentu per 1 Juni 2026 Hoax!

Senin, 25 Mei 2026 | 01:40

Euforia Bobotoh

Senin, 25 Mei 2026 | 01:20

Sugiono Dianggap Berhasil Terjemahkan Kerja Nyata Prabowo

Senin, 25 Mei 2026 | 00:59

Ini Tujuh Saran untuk Prabowo Realisasikan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 25 Mei 2026 | 00:40

Gubernur Lemhannas Minta Keberadaan BoP Dikaji Ulang

Senin, 25 Mei 2026 | 00:18

Edukasi Keuangan Bantu Mahasiswa Kelola Kantong Secara Sehat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:58

Golkar Jadikan MDI Instrumen Sosialisasi Program Prabowo ke Umat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:40

Prabowo Singgung Reshuffle Zulhas, PAN Terancam Tidak Digandeng Gerindra di 2029

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:19

Ekonomi Syariah dan Ekonomi Kerakyatan: Dua Tombak Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Minggu, 24 Mei 2026 | 22:43

Selengkapnya