Berita

Politik

Pemerintah Harus Fokus Benahi Ekonomi, Bukan Malah Naikkan TDL

RABU, 03 MEI 2017 | 07:15 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Menaiknya tarif dasar listrik (TDL) naik Ramadhan dan Idul Fitri merupakan kebijakan yang tidak bijak. Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) menilai kebijakan pemerintah tersebut tidak pro-rakyat.

"Harusnya pemerintah mengevaluasi BUMN yang telah merugi bukan malah membebani rakyat dengan kenaikan TDL," kata Presiden GEPRINDO Bastian P. Simanjuntak, Rabu (3/5).

Kenaikan TDL yang pastinya akan diikuti dengan kenaikan kebutuhan pokok lain akan sangat terasa bagi rakyat. Regulasi ini, jelas Bastian, yang harus diantisipasi pemerintah, jangan asal saja menaikan TDL tanpa melakukan kajian mendalam.


Pada kuartal-I 2017 PT PLN mengakui bahwa penjualan listrik mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan diakibatkan lesunya perekonomian.

"Artinya pemerintah harus fokus pada pembenahan ekonomi nasional bukan malah membebani rakyat," terang Bastian.

Jelas dia, regulasi pencabutan subsidi golongan 900 va yang mencapai 82 persen pengguna PLN banyak tidak disadari masyarakat. Regulasi ini berarti rakyat yang selama ini disubsidi tidak lagi mendapat subsidi. Regulasi ini bisa berbahaya bila pemerintah tidak memiliki data akurat, mana golongan 900 va yang harus disubsidi atau tidak.

Ditambahkannya, kenaikan TDL 30 persen sejak periode Januari harus pula dibarengi dengan kinerja yang baik. Lesunya penjualan listrik pada kuartal-I 2017 menjadi peringatan rendahnya kinerja PLN walaupun argumen yang dibangun pemerintah karena ekonomi yang sedang lesu.

"Kita juga mempertanyakan urgensi penjualan aset PLN kepada swasta, apakah ini solusi atau cara lama yang pernah dilakukan Megawati (mantan Presiden) terhadap BUMN kita. GEPRINDO ingatkan pemerintah bahwa listrik merupakan kebutuhan vital masyarakat, jangan sampai  yang menguasai hajat hidup rakyat Indonesia ini dikuasai asing," imbuhnya.

"Pemerintah harus dapat mengklarifikasi kepada rakyat Indonesia atas kenaikan TDL. Tarif naik namun pelayanan menurun, inikan tidak fair bahkan bukan cerminan BUMN yang sehat. Beberapa daerah di Indonesia pemadaman masih sering terjadi, hal itu akan mengganggu perekonomian masyarakat sehingga kenaikan TDL harus pula dibarengi kualitas pelayanan," demikian Bastian menambahkan. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya