Berita

Politik

Pemerintah Harus Fokus Benahi Ekonomi, Bukan Malah Naikkan TDL

RABU, 03 MEI 2017 | 07:15 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Menaiknya tarif dasar listrik (TDL) naik Ramadhan dan Idul Fitri merupakan kebijakan yang tidak bijak. Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) menilai kebijakan pemerintah tersebut tidak pro-rakyat.

"Harusnya pemerintah mengevaluasi BUMN yang telah merugi bukan malah membebani rakyat dengan kenaikan TDL," kata Presiden GEPRINDO Bastian P. Simanjuntak, Rabu (3/5).

Kenaikan TDL yang pastinya akan diikuti dengan kenaikan kebutuhan pokok lain akan sangat terasa bagi rakyat. Regulasi ini, jelas Bastian, yang harus diantisipasi pemerintah, jangan asal saja menaikan TDL tanpa melakukan kajian mendalam.


Pada kuartal-I 2017 PT PLN mengakui bahwa penjualan listrik mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan diakibatkan lesunya perekonomian.

"Artinya pemerintah harus fokus pada pembenahan ekonomi nasional bukan malah membebani rakyat," terang Bastian.

Jelas dia, regulasi pencabutan subsidi golongan 900 va yang mencapai 82 persen pengguna PLN banyak tidak disadari masyarakat. Regulasi ini berarti rakyat yang selama ini disubsidi tidak lagi mendapat subsidi. Regulasi ini bisa berbahaya bila pemerintah tidak memiliki data akurat, mana golongan 900 va yang harus disubsidi atau tidak.

Ditambahkannya, kenaikan TDL 30 persen sejak periode Januari harus pula dibarengi dengan kinerja yang baik. Lesunya penjualan listrik pada kuartal-I 2017 menjadi peringatan rendahnya kinerja PLN walaupun argumen yang dibangun pemerintah karena ekonomi yang sedang lesu.

"Kita juga mempertanyakan urgensi penjualan aset PLN kepada swasta, apakah ini solusi atau cara lama yang pernah dilakukan Megawati (mantan Presiden) terhadap BUMN kita. GEPRINDO ingatkan pemerintah bahwa listrik merupakan kebutuhan vital masyarakat, jangan sampai  yang menguasai hajat hidup rakyat Indonesia ini dikuasai asing," imbuhnya.

"Pemerintah harus dapat mengklarifikasi kepada rakyat Indonesia atas kenaikan TDL. Tarif naik namun pelayanan menurun, inikan tidak fair bahkan bukan cerminan BUMN yang sehat. Beberapa daerah di Indonesia pemadaman masih sering terjadi, hal itu akan mengganggu perekonomian masyarakat sehingga kenaikan TDL harus pula dibarengi kualitas pelayanan," demikian Bastian menambahkan. [rus]

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

UPDATE

Video Viral, Netanyahu Menyerah dan Flotilla Bebas

Senin, 25 Mei 2026 | 01:57

Narasi Larangan Pertalite untuk Kendaraan Merek Tertentu per 1 Juni 2026 Hoax!

Senin, 25 Mei 2026 | 01:40

Euforia Bobotoh

Senin, 25 Mei 2026 | 01:20

Sugiono Dianggap Berhasil Terjemahkan Kerja Nyata Prabowo

Senin, 25 Mei 2026 | 00:59

Ini Tujuh Saran untuk Prabowo Realisasikan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 25 Mei 2026 | 00:40

Gubernur Lemhannas Minta Keberadaan BoP Dikaji Ulang

Senin, 25 Mei 2026 | 00:18

Edukasi Keuangan Bantu Mahasiswa Kelola Kantong Secara Sehat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:58

Golkar Jadikan MDI Instrumen Sosialisasi Program Prabowo ke Umat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:40

Prabowo Singgung Reshuffle Zulhas, PAN Terancam Tidak Digandeng Gerindra di 2029

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:19

Ekonomi Syariah dan Ekonomi Kerakyatan: Dua Tombak Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Minggu, 24 Mei 2026 | 22:43

Selengkapnya