Berita

Gedung DPR/Net

Politik

Penambahan Kursi DPR, Dewan Minta 19 Pemerintah Maksimal 5

RABU, 03 MEI 2017 | 06:57 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Pemerintah menyikapi isu krusial dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu. Seperti isu penambahan kursi DPR.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ingin membatasi penambahan maksimal hanya lima kursi dari total 560 kursi yang ada saat ini.

"Karena kami ingin memfasilitasi daerah dan keinginan DPR, maka kami minta hanya 5 kursi," ujar Tjahjo di Kemendagri, Selasa (2/5).


Idealnya penambahan ini ditujukan bagi Kalimantan Utara sebagai provinsi baru sebanyak tiga kursi, serta Kepulauan Riau dan Riau yang masing-masing satu kursi.

Politisi senior PDIP ini mengungkapkan negosiasi soal penambahan kursi ini harus dilakukan karena DPR menginginkan ada penambahan hingga 19 kursi. Jumlah itu, bagi pemerintah, terlampau banyak.

Tjahjo mengingatkan kuantitas tidak menjadi tolak ukur kinerja. Sebab, efisiensi dan efektivitas tetap menjadi faktor utama.

Meski begitu lanjut Tjahjo seperti dilansir dari laman Kemendagri, pihaknya tetap melihat luas wilayah dan jumlah penduduk tetap harus menjadi ukuran. [rus]

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

UPDATE

Video Viral, Netanyahu Menyerah dan Flotilla Bebas

Senin, 25 Mei 2026 | 01:57

Narasi Larangan Pertalite untuk Kendaraan Merek Tertentu per 1 Juni 2026 Hoax!

Senin, 25 Mei 2026 | 01:40

Euforia Bobotoh

Senin, 25 Mei 2026 | 01:20

Sugiono Dianggap Berhasil Terjemahkan Kerja Nyata Prabowo

Senin, 25 Mei 2026 | 00:59

Ini Tujuh Saran untuk Prabowo Realisasikan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 25 Mei 2026 | 00:40

Gubernur Lemhannas Minta Keberadaan BoP Dikaji Ulang

Senin, 25 Mei 2026 | 00:18

Edukasi Keuangan Bantu Mahasiswa Kelola Kantong Secara Sehat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:58

Golkar Jadikan MDI Instrumen Sosialisasi Program Prabowo ke Umat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:40

Prabowo Singgung Reshuffle Zulhas, PAN Terancam Tidak Digandeng Gerindra di 2029

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:19

Ekonomi Syariah dan Ekonomi Kerakyatan: Dua Tombak Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Minggu, 24 Mei 2026 | 22:43

Selengkapnya