Presiden RI Joko Widodo mendorong para pemimpin negara-negara ASEAN untuk terus berupaya menjadikan ASEAN sebagai organisasi yang relevan bagi rakyatnya dan bagi dunia. Hal itu dikemukakan untuk menjawab kekhawatiran dan kondisi global yang baru-baru ini terjadi.
"Kita menyaksikan beberapa kejadian yang mengkhawatirkan. Inilah dunia yang kita hadapi," kata Jokowi sapaan akrabnya saat sesi plenary di KTT ke-30 ASEAN, di Reception Hall, Philippine International Convention Center, Manila, Sabtu (29/4).
Jokowi menilai, keadaan tersebut menjadikan dunia berada dalam sebuah ketidakpastian, yang telah menjadi "A new normal" dewasa ini. Untuk itulah Ia mengajak komunitas ASEAN untuk hidup dan membawa perubahan.
"Para pemimpin ASEAN harus memiliki keberanian untuk melihat kekuatan dan kelemahan kita. Sehingga ASEAN akan tetap menjadi organisasi yang relevan bagi rakyatnya dan bagi dunia," serunya,
Menurut Jokowi, ASEAN telah berhasil membentuk suatu ekosistem bagi perdamaian dan kesejahteraan rakyatnya. Capaian tersebut menjadikan ASEAN dipandang sebagai salah satu kekuatan dunia yang senantiasa menarik perhatian kekuatan besar lainnya.
Ia menegaskan harapan Indonesia agar ASEAN terus berkembang menjadi organisasi yang modern dan siap mengatasi segala tantangan zaman.
"ASEAN dinilai netral, tapi selalu siap menjadi bagian dari solusi. ASEAN telah menjadi tempat bagi kekuatan-kekuatan besar untuk bicara satu sama lain," kata dia seraya menambahkan, bahwa pengumuman Wakil Presiden AS Mike Pence di Jakarta minggu lalu bahwa Presiden AS akan hadir di KTT ASEAN-AS dan East Asia Summit tahun 2017 membuktikan minat kekuatan besar untuk tetap menjalin hubungan baik dengan ASEAN.
Meski demikian, menurut Jokowi, terdapat sejumlah hal yang harus dibenahi oleh komunitas ASEAN. Utamanya terkait dengan implementasi dan pelaksanaan segala kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai dari pertemuan negara-negara ASEAN. Disebutkan, ASEAN harus menjadikan pertemuan-pertemuan lebih efektif dan efisien. Selain itu, kesadaran dan rasa memiliki masyarakat ASEAN juga perlu dibangun.
"Semboyan 'people-centered people-oriented' jangan hanya dijadikan jargon namun harus diterapkan. Buruh migran harus dilindungi, para pelaut ASEAN harus merasa aman berlayar di perairan ASEA, para UMKM kita harus terus diberdayakan, serta hak asasi masyarakat ASEAN harus dilindungi dan dimajukan," tegasnya.
Sementara itu, di tengah kondisi dan rivalitas geopolitik yang menghangat, Jokowi menekankan bahwa ASEAN harus tetap aktif memberikan solusi bagi dunia. Kesatuan dan sentralitas merupakan kunci utama untuk mencapai hal tersebut."Jangan biarkan ASEAN menjadi 'proxy' rivalitas kekuatan-kekuatan besar, ASEAN harus tetap menjadi hub of regional diplomacy," ucapnya.
Lebih lanjut, Jokowi juga memaparkan mengenai kondisi terkini yang terjadi di kawasan ASEAN. Ia pun meminta para pemimpin negara ASEAN untuk bersama-sama memberi perhatian besar untuk menyelesaikan persoalan tersebut. "Saya mengingatkan mulai maraknya kegiatan lintas batas seperti perompakan, radikalisme dan terorisme, IUU Fishing, dan kejahatan narkoba," ujarnya.
Oleh karena itu, para pemimpin ASEAN harus memberikan perhatian besar terhadap upaya mengatasi kejahatan lintas negara tersebut. Jangan sampai kita terlambat.
Terakhir, untuk menangani permasalahan proteksionisme negara-negara luar yang mulai menggejala, Jokowi berharap agar ASEAN terus mendorong dan memperkuat kerja sama ekonomi dengan pihak luar. Ia juga berharap agar negosiasi Regional Comprehensive Economic Partnership harus dapat diselesaikan sesegera mungkin.
"Gap pembangunan harus dipersempit. Kita manfaatkan kelompok menengah ASEAN untuk menarik gerbong ekonomi ASEAN, termasuk UMKM. Kita ingin melihat ASEAN maju bersama dengan majunya seluruh negara ASEAN. Tidak boleh satu pun orang dan negara yang tertinggal dalam kemajuan ASEAN," tutup Jokowi.
Dilansir dari laman Setkab, sebelum menghadiri sesi plenary di KTT ASEAN ke-30, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi menghadiri Pembukaan KTT ke-30 ASEAN. Turut mendampingi Presiden dan Ibu Negara, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Duta Besar Indonesia untuk Filipina Johny J. Lumintang.
[rus]
