Berita

Mahyudin/Humas MPR RI

Warga Palangkaraya Sambut Dingin Rencana Pemindahan Ibukota Negara

KAMIS, 27 APRIL 2017 | 22:35 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Wakil Ketua MPR  H. Mahyudin bertanya kepada para peserta  Sosialisasi Empat Pilar tentang wacana pemindahan Ibukota ke Palangkaraya.

"Apakah kalian setuju?," begitu tanya tokoh nasional asal Kalimantan Timur ini di Gedung KONI Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (27/4).

Ternyata di luar dugaan, dari 400 mahasiswa asal Universitas Muhammadiyah dan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Kalimantan Tengah tak satu pun terdengar jawaban setuju. Suara yang terdengar justru lebih banyak tidak setuju. Dan, ketika pertanyaan sama  diulang sekali lagi oleh Mahyudin, para mahasiswa tetap menjawab: tidak setuju.


Mendengar jawaban itu, Mahyudin menyatakan, yang dipikirkan dari rencana itu hanya segi negatifnya.  Ada yang bilang, macet akan pindah ke Palangkaraya.

"Pemindahan ibukota negara ke Palangkaraya akan terjadi percepatan pembangunan di Indonesia bagian Timur. Mahyudin memberi contoh Brasil, yang memindahkan ibukotnya dari San Paulo di selatan ke Brasilia di utara, yang membuat wilayah utara negara Brasil itu menjadi berkembang," jelasnya.

Justru, politisi Partai Golkar ini berpendapat, pemindahan ibukota negara ke Palangkaraya, akan sangat strategis dan juga kehormatan bagi Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah.

"Tapi masyarakat di sini tampak kurang antusias menanggapi rencana itu. Saya tidak tahu apakah sosialisasinya memang kurang," sebut Mahyudin.

Keuntungan lainnya, pertumbuhan ekonomi di wilayah ini akan lebih baik. Juga, kalau Palangkaraya jadi ibukota negara, otomatis nilai tanah di sini bisa meningkat sampai 20 kali lipat.

"Tapi, mungkin juga dampak sosialnya cukup besar, tapi tujuan kita adalah memindahkan ibukota negara dengan  perencanaan yang matang dan baik," katanya.

Mahyudin menyatakan, secara pribadi, dia sangat mendukung kalau ibukota negara dipindahkan ke Kalimantan.

"Kalau ibukota negara berapa di wilayah tengah Indonesia maka bisa mendorong percepatan pembangunan wilayah timur Indonesia yang selama ini relatif  agak tertinggal dibanding wilayah Barat," tutupnya.[wid]


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya