Saat menyampaikan sambutan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional​ (Musrenbangnas) Tahun 2017, Presiden Joko Widodo menyinggung soal integrasi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota.
Jokowi sapaan akrab Kepala Negara menegaskan soal integrasi harus terus dikonsolidasikan dengan baik.
Ia mengaku ketika turun ke lapangan, dirinya menjumpai adanya waduk tapi tidak ada irigasinya, dan itu sudah bertahun-tahun. Juga ada pelabuhan tetapi tidak ada jalan alias akses yang layak. Waduk dan pelabuhan yang seperti itu tidak hanya satu dan dua.
Artinya, lanjut Jokowi, ini tidak terkonsolidasikan dengan baik dan tidak terintegrasi antara pusat dengan daerah.
"Berarti apa? Orientasinya hanya proyek, tidak menghasilkan output atau outcome," kata Jokowi di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (26/4).
Karena itu, Jokowi menekankan sekali lagi kepada peserta Musrenbangnas untuk mempertajam prioritas. Semakin sedikit prioritas maka akan semakin baik. "Satu prioritas, dua prioritas itu akan lebih tajam akan lebih baik," ujarnya.
Adapun yang berkaitan dengan APBN dan APBD, ditegaskan Jokowi, jumlahnya kecil sekali. Padahal Indonesia ingin membangun infrastruktur kebutuhannya kurang lebih Rp 5.500 triliun dalam lima tahun sementara anggaran hanya bisa menyediakan kurang lebih Rp 1.500 triliun, artinya hanya kurang lebih di bawah 30 persen. Sisanya, menurutnya, berasal dari investasi dan tidak ada jalan lain kecuali investasi atau mendapatkan investor.
Oleh sebab itu, Jokowi sudah memerintahkan agar BUMN, jika sudah membangun tol segera dijual, sekuritisasi. Ia menunjuk contoh misalnya, jika membangun habis Rp 10 triliun kemudian dijual jadi Rp 30 triliun, maka bisa dipergunakan untuk membangun tempat lain.
"Tiga kali lipat, nanti jadi lagi, jual lagi, menjadi 10 kali lipat. Memang harus seperti itu," tuturnya.
Yang dulu-dulu, menurut Jokowi, BUMN di Indonesia senang memiliki. Setelah dibangun, kemudian dimiliki, setiap bulan mendapat income dari tol itu. Jelas dia, hal tersebut sudah kuno. Negara Indonesia membutuhkan jalan-jalan di provinsi di luar Jawa, di provinsi-provinsi yang lain bukan hanya di Jawa saja. Jika tidak ada sekuritisasi tidak akan jalan yang namanya infrastruktur itu.
"Inilah proses-proses yang harus kita ubah semuanya. Ingat, sekarang dunia sudah sangat berubah, era persaingan regional dan global sangat sengit sekali. Orang sudah berpikir sangat jauh," tutup Presiden Jokowi seperti dilansir dari laman
setkab.go.id.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Soemarno, Mensesneg Pratikno, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, serta para Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia.
[rus]
