Berita

Hukum

Ahok: Setelah Buni Yani Posting Baru Muncul Laporan

SELASA, 25 APRIL 2017 | 10:11 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Gubernur DKI Jakarta sekaligus terdakwa akasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membacakan nota pembelaan alias pledoi dengan tema "Tetap Melayani Walau Difitnah".

Sidang berlangsung di gedung Kementerian Pertanian, Jalan RM Harsono, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (25/4).

Dalam pledoinya, Ahok tetap mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan penistaan atau penodaan agama, serta tidak menghina suatu golongan apa pun.


Hal itu ia simpulkan lewat persidangan, realitas yang terjadi selama masa kampanye Pilkada Jakarta, serta mendengar tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yang ternyata mengakui dan membenarkan dia tidak melakukan penistaan agama.

"Hal ini sesuai dengan fakta bahwa saat di Kepulauan Seribu banyak media massa yang melihat kunjungan saya, bahkan disiarkan langsung yang menjadi materi pembicaaaan. Tidak ada satu pun yang mempersoalkan keberatan atau merasa terhina atas perkataan saya tersebut," jelas Ahok.

"Tidak ada satu pun yang merasa terhina atas perkataan saya. 6 Oktober 2016, setelah Buni Yani memposting potongan video dengan kalimat provokatif baru terjadi (muncul) laporan orang yang merasa terhina. Padahal mereka tidak pernah mendengar langsung dan menonton utuh," tambahnya.

Oleh karena itu, lanjut Ahok, ia adalah korban fitnah.

"Saya bukan penista, saya tidak menghina golongan apapun. Dan banyak tulisan yang menyatakan bahwa saya korban fitnah, itu diperkuat dengan pernyataan penuntut umum bahwa ada peran Buni Yani," tukas Ahok. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya