Berita

Zulkifli Hasan/Net

Kesenjangan Terjadi Karena Inkonsistensi Pada Pancasila

SABTU, 22 APRIL 2017 | 23:15 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengingatkan kembali pentingnya mengembalikan nilai-nilai dan semangat Pancasila di bidang ekonomi.

"Sejak 71 tahun lalu pendiri bangsa sudah merumuskan nilai-nilai keadilan sosial, kedaulatan dan kesejahteraan untuk seluruh anak bangsa," kata Zulkifli saat menghadiri Kongres Umat Islam MUI bertajuk 'Arus Baru Ekonomi Umat' di Jakarta, Sabtu (22/4).

Namun kenyataan hari ini, lanjut dia, nilai-nilai Pancasila justru semakin pudar. "Bayangkan di negeri Pancasila ini ada empat orang yang kekayaannya setara dengan harta 100 juta orang miskin," imbuh Zulkifli.


Kesenjangan yang terjadi, menurut Zulkifli, terjadi karena inkonsistensi dengan Pancasila dan UUD 1945. Ekonomi yang seharusnya dijalankan dengan prinsip kekeluargaan dan kebersamaan, seperti koperasi, menjadi ekonomi tarung bebas.

"Kita seharusnya menjalankan usaha ekonomi dengan berlandaskan kekeluargaan dan kebersamaan. Bukan menang-menangan," tegasnya.

Untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila seperti kebersamaan, kekeluargaan dan keadilan sosial, Zulkifli menggagas perlunya keberpihakan pada UKM dan pengusaha kecil.

"Prioritas akses modal pada pengusaha kecil dan UKM di daerah. Berikan pelatihan SDM agar pengusaha lokal bisa tumbuh di daerah," ungkapnya.

Langkah selanjutnya adalah menghidupkan kembali semangat UUD Pasal 33 dalam kehidupan ekonomi bangsa. Zulkifli menyebut skema distribusi lahan dan pembagian saham pada rakyat yang menghadapi konflik pembangunan.

"Berikan lahan pada petani untuk digarap agar mereka bisa sejahtera. Selanjutnya untuk rakyat yang daerah mata pencahariannya tergusur, berikan saham agar penghasilannya tetap terjaga," urainya.

Zulkifli yakin penerapan nilai-nilai Pancasila akan signifikan mengurangi kesenjangan. "Saatnya wujudkan janji-janji kebangsaan kita, kesejahteraan untuk seluruhnya, bukan segelintir golongan saja," tutup Ketum PAN ini. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya