Berita

J. Suryo Prabowo/Net

Hukum

Tokoh Militer: Ahok Kriminal Yang Tidak Perlu Dibela

KAMIS, 20 APRIL 2017 | 08:32 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Tokoh militer Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) Johannes Suryo Prabowo mengatakan kasus dugaan penodaan agama yang menyeret Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) adalah pidana murni.

"Buat temanku non muslim di seluruh Indonesia dan dunia. Saya cuma ingin menyampaikan, bahwa kasus Ahok ini kasus pidana. Bukan kasus minoritas Vs mayoritas. Bukan juga kasus agama," tegas mantan Kepala Staf Umum TNI ini seperti dikutip dari akun Facebook Suryo Prabowo, Kamis (20/4).

Jelas Suryo Prabowo, kalau umat Islam marah itu karena Ahok telah menista agama Islam, dan tidak ditahan sebagaimana yang diberlakukan terhadap orang-orang sebelumnya yang diduga sebagai penista agama.


"Penerapan hukum seperti ini tidak adil. Sehingga membuat marah banyak orang. Bukan hanya umat Islam. Bukan hanya pribumi," tegasnya.

Jadi, lanjut Suryo Prabowo, Ahok itu tidak mewakili perilaku minoritas dan non muslim. Ahok kriminal yang tidak perlu dibela atas nama persamaan agama dan status minoritas. Ahok juga tidak pantas dijadikan simbol Bhinneka Tunggal Ika.

"Saya yang Katolik. Ayah saya (almarhum) turunan Madura. Istri saya asli orang Batak Karo beragama Kristen, dan keluarga besar ayah dan ibu saya mayoritas muslim, nggak nyombong sebagai simbol kebhinnekaan," ungkapnya.

Suryo Prabowo mengaku bersyukur jadi minoritas di Indonesia. Menurutnya, di negara tetangga yang mayoritas Katolik, mana ada orang non Katolik yang bisa bernasib sepertinya.

"Di Indonesia, yang mayoritas muslim, saya yang Katolik ini bisa lulus nomer satu, hampir diseluruh jenjang pendidikan militer. Prestasi saya dalam tugas operasi militer pun diakui," imbuhnya.

Ditambahkan Suryo Prabowo, hubungan mayoritas dan minoritas di Indonesia jauh lebih baik daripada di Amerika Serikat. Lihat saja di AS baru satu orang Katolik jadi presiden, sudah tewas dibunuh, yaitu JF Kennedy.

"Jadi jangan biarkan keharmonisan mayoritas-minoritas dalam Bhinneka Tunggal Ika rusak hanya karena Ahok, dan negara mana pun, termasuk LSM-nya tidak perlu mengajari kita cara hidup berbangsa dan bernegara," pungkasnya. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya