Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid merasa aneh bila ada yang masih mencurigai umat Islam di Indonesia dalam soal kebangsaan. Sebab, sosialisasi Empat Pilar MPR sudah dilakukan sejak dirinya memimpin lembaga itu periode 2004-2009.
"Bila dikatakan umat Islam itu membahayakan maka itu fitnah," ujarnya dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR di Ruang GBHN, Komplek Parlemen, Jakarta (Selasa, 18/4).
Hidayat mencontohkan, dalam sebuah aksi besar yang dilakukan seperti Aksi 212 tidak hanya diikuti oleh umat Islam namun juga oleh umat agama lain. Dan berasal dari berbagai daerah, suku, bahasa, dan budaya.
"Bahkan diikuti oleh tokoh-tokoh bangsa," katanya.
Dalam sosialisasi tersebut, Hidayat mengakui bahwa bangsa Indonesia berhasil merdeka karena perjuangan bersama. Meski demikian, kontribusi umat Islam dalam memperjuangan dan mengisi kemerdekaan sangat besar. Disebutkan yang menciptakan lambang negara Garuda Pancasila adalah seorang sultan Islam yakni Sultan Hamid II dari Kesultanan Pontianak.
Tak hanya itu, bangsa ini terhindar dari penyimpangan tujuan didirikan. Bangsa ini berdiri dengan bentuk negara kesatuan. Dalam perjalanan waktu, karena ulah penjajah Belanda, bangsa ini berbentuk serikat. Hal demikian ditentang dan diluruskan oleh seorang politisi dari partai Islam Masyumi bernama Mohammad Natsir dengan mengeluarkan mosi integral.
"Dengan mosi itu maka Indonesia kembali ke NKRI. Natsir menyelamatkan bangsa ini," jelas Hidayat.
Lebih jauh, dia juga menguraikan masalah UUD 1945. Diungkapkan, UUD telah mengalami beberapa perubahan sejak era Reformasi. Dalam perubahan yang terjadi, rakyat diberi ruang yang sangat luas bahkan bisa mengalahkan pemerintah dan DPR. Dijelaskan bila rakyat tidak puas dengan sebuah undang-undang maka rakyat bisa mengadukan masalah yang ada kepada Mahkamah Konstitusi.
"Tak hanya masalah undang-undang, kecurangan dalam pilpres dan pilkada pun juga bisa diadukan kepada MK," tambahnya.
Dari pengaduan dan laporan yang diserahkan ke MK, seringkali MK memenangkan rakyat. Dari sinilah Hidayat mengatakan betapa besar kedaulatan rakyat sehingga kalau kedaulatan ditukar dengan sembako atau janji mendapatkan umroh itu amat melecehkan.
"Kedaulatan tidak bisa ditukar dengan sembako," tegasnya.
[wah]
