Berita

Foto/Net

Nusantara

PILKADA JAKARTA

KBJ Kerahkan 15 Ribu Relawan Buruh Kawal Pencoblosan

SELASA, 18 APRIL 2017 | 13:19 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Koalisi Buruh Jakarta (KBJ) akan ikut memantau sekaligus mengawal jalannya pencoblosan dan pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua, besok (Rabu, 19/4).

Koordinator KBJ yang juga Ketua Perda Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta, Winarso menjelaskan pengawalan dilakukan oleh buruh untuk memastikan Pilkada Jakarta berlangsung secara jujur, bersih dan terhindar dari kecurangan.

"Kami akan menerjunkan 10 hingga 15 ribu relawan buruh ke TPS-TPS yang rawan kecurangan," kata Winarso, Selasa (18/4).


Lebih lanjut Winarso menambahkan, ribuan relawan buruh berasal dari 13 federasi serikat pekerja yang tergabung dalam KBJ, meliputi FSPMI, FSPLEM, Aspek Indonesia, SPN, FSP FARKES Ref, FSP PARIWISATA Ref, Forum Guru Honorer, FSPKEP, FSP PPMI, FSP ISI, FSPOI, FSUI, dan FSPASI.

Jelas dia, KBJ merasa berkepentingan dalam Pilkada Jakarta, karena beberapa waktu lalu pihaknya membuat kontrak politik yang berisi Sepuluh Tuntutan Buruh dan Rakyat (Sepultura) dengan pasangan nomor urut 3 Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Isi dari sepuluh tuntutan tersebut meliputi beberapa isu, seperti upah, outsourcing, jaminan sosial, transportasi, pendidikan, perumahan, kesehatan, hingga peningkatan ekonomi melalui optimalisasi Koperasi Pekerja dan OK OCE.

"Pasangan Anies-Sandi setuju menolak upah murah. Sementara Gubernur Ahok (Basuki T Purnama) selama memimpin Jakarta justru membuat kebijakan upah murah, terbukti dengan upah minimum Jakarta lebih kecil dari Karawang dan Bekasi. Karena itulah buruh berkepentingan mengawal Pilkada Jakarta berjalan tanpa kecurangan," ujar Winarso.

Lebih lanjut ia mengatakan, berbagai survei pasangan Anies-Sandi diunggulkan. Dia mengaku khawatir, pasangan ini kalah dengan adanya kecurangan.

"Maka Pilkada yang bersih dan jujur menjadi penting. Mari kita awasi," pungkas Winarso. [rus]

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

UPDATE

Video Viral, Netanyahu Menyerah dan Flotilla Bebas

Senin, 25 Mei 2026 | 01:57

Narasi Larangan Pertalite untuk Kendaraan Merek Tertentu per 1 Juni 2026 Hoax!

Senin, 25 Mei 2026 | 01:40

Euforia Bobotoh

Senin, 25 Mei 2026 | 01:20

Sugiono Dianggap Berhasil Terjemahkan Kerja Nyata Prabowo

Senin, 25 Mei 2026 | 00:59

Ini Tujuh Saran untuk Prabowo Realisasikan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 25 Mei 2026 | 00:40

Gubernur Lemhannas Minta Keberadaan BoP Dikaji Ulang

Senin, 25 Mei 2026 | 00:18

Edukasi Keuangan Bantu Mahasiswa Kelola Kantong Secara Sehat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:58

Golkar Jadikan MDI Instrumen Sosialisasi Program Prabowo ke Umat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:40

Prabowo Singgung Reshuffle Zulhas, PAN Terancam Tidak Digandeng Gerindra di 2029

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:19

Ekonomi Syariah dan Ekonomi Kerakyatan: Dua Tombak Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Minggu, 24 Mei 2026 | 22:43

Selengkapnya