Berita

Foto/Net

Nusantara

PILKADA JAKARTA

KBJ Kerahkan 15 Ribu Relawan Buruh Kawal Pencoblosan

SELASA, 18 APRIL 2017 | 13:19 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Koalisi Buruh Jakarta (KBJ) akan ikut memantau sekaligus mengawal jalannya pencoblosan dan pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua, besok (Rabu, 19/4).

Koordinator KBJ yang juga Ketua Perda Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta, Winarso menjelaskan pengawalan dilakukan oleh buruh untuk memastikan Pilkada Jakarta berlangsung secara jujur, bersih dan terhindar dari kecurangan.

"Kami akan menerjunkan 10 hingga 15 ribu relawan buruh ke TPS-TPS yang rawan kecurangan," kata Winarso, Selasa (18/4).


Lebih lanjut Winarso menambahkan, ribuan relawan buruh berasal dari 13 federasi serikat pekerja yang tergabung dalam KBJ, meliputi FSPMI, FSPLEM, Aspek Indonesia, SPN, FSP FARKES Ref, FSP PARIWISATA Ref, Forum Guru Honorer, FSPKEP, FSP PPMI, FSP ISI, FSPOI, FSUI, dan FSPASI.

Jelas dia, KBJ merasa berkepentingan dalam Pilkada Jakarta, karena beberapa waktu lalu pihaknya membuat kontrak politik yang berisi Sepuluh Tuntutan Buruh dan Rakyat (Sepultura) dengan pasangan nomor urut 3 Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Isi dari sepuluh tuntutan tersebut meliputi beberapa isu, seperti upah, outsourcing, jaminan sosial, transportasi, pendidikan, perumahan, kesehatan, hingga peningkatan ekonomi melalui optimalisasi Koperasi Pekerja dan OK OCE.

"Pasangan Anies-Sandi setuju menolak upah murah. Sementara Gubernur Ahok (Basuki T Purnama) selama memimpin Jakarta justru membuat kebijakan upah murah, terbukti dengan upah minimum Jakarta lebih kecil dari Karawang dan Bekasi. Karena itulah buruh berkepentingan mengawal Pilkada Jakarta berjalan tanpa kecurangan," ujar Winarso.

Lebih lanjut ia mengatakan, berbagai survei pasangan Anies-Sandi diunggulkan. Dia mengaku khawatir, pasangan ini kalah dengan adanya kecurangan.

"Maka Pilkada yang bersih dan jujur menjadi penting. Mari kita awasi," pungkas Winarso. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya