Salah satu upaya yang harus dilakukan pengawas Pilkada DKI Jakarta adalah mencegah banyaknya pemilih siluman (fiktif) dan pemilih eksodus dari luar ibukota.
Berdasarkan data dan fakta pada putaran pertama 15 Februari lalu, terdapat banyak pemilih siluman. Akibatnya meningkat DPTB secara tidak wajar dan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Direktur Eksekutif Indonext Dapur Pemilu Indonesia Sa'ad Fatsey mengatakan, ada kecenderungan hal tersebut dilakukan untuk memenangkan pasangan calon petahana.
"Fakta ini terjadi pada putaran pertama, banyak sekali Tempat Pemungutan Suara yang tidak dapat diakses masyarakat terutama dalam memantau jalannya proses pemilihan," jelasnya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (16/4).
Menurut Sa'ad, tidak menutup kemungkinan TPS-TPS itu menjadi basis peningkatan suara untuk pasangan calon nomor dua, secara tidak wajar dan diduga berasal dari pemilih fiktif yang sudah dimobilisasi. Hal tersebut, bisa dilihat adanya mobilisasi pemilih dengan identitas (KTP) ganda.
Sa'ad menjelaskan, hal itu banyak terjadi dalam temuan survei dan investigasi yang dilakukan pihaknya di lapangan secara langsung. Dan pada umumnya wilayah itu berada pada basis TPS-TPS seperti Kelapa Gading, Sunter Jaya, Sunter Agung, Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Pluit, dan apartemen-apartemen yang tidak berpenghuni dijadikan basis domisili mereka.
"Jika hal ini dibiarkan maka akansangat berbahaya, terlebih jika kebijakan KPU DKI memberi kebebesan pemilih berdasarkan KTP semata, maka akan sangat dengan mudah terjadi manipulasi pemilih dari sisi identitas. Dan hal Ini lebih berpotensi dilakukan oleh pasangan petahana yang cenderung didukung pemerintah," ujarnya.
Fakta tersebut, lanjut Sa'ad, harus dicegah, sebab upaya membangun suatu pikada yang jujur dan berintegritas adalah tujuan dan cita-cita bersama sebagai suatu bangsa besar dan demokratis.
"Mari kita semua berusaha untuk mencegah dan menjaga marwah Pilkada Jakarta. Karena Jakarta adalah barometer kestabilan politik Indonesia," tegasnya.
Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun Muhammad Sukur Mandar mengungkapkan bahwa pilkada adalah proses politik. Tentu cara-cara yang diutamakan calon apalagi incumben biasanya adalah dengan melakukan cara politik penuh intrik.
"Karena itu masyarakat harus tampil secara tegas dan kompak untuk ikut mengawasi TPS-TPS dan pemilih, agar dapat berjalan sesuai fungsi dan haknya. Dan kecurangan itu pada umumnya menjadi penyebab instabilitas. Kita tentu berharap Jakarta aman dan kondusif, tentu semua itu tergantung pada ada atau tidak adanya keadilan dalam pilkada ini," imbuhnya.
[ian]
