Berita

Rahmat Hamka/Net

Politik

PDIP: Jangan Berlebihan Soal Pemindahan Ibukota

MINGGU, 16 APRIL 2017 | 20:56 WIB | LAPORAN:

Anggota Komisi II DPR Rahmat Hamka meminta para koleganya di Senayan dan sebagian pengusaha tidak buru-buru menolak wacana pemindahan ibukota dari Jakarta ke Palangkaraya. Menurutnya, tidak perlu ada kekhawatiran berlebih, sebab wacana tersebut pasti akan dikaji secara komprehensif.

"Menurut saya, tidak perlu hiperaktif lah melihatnya (wacana pemindahan ibu kota), apalagi sudah menyimpulkan (negatif). Semuanya akan tergambar nanti setelah kajian sudah selesai dilakukan," ucap politisi muda PDIP ini kepada wartawan, Minggu (16/4).

Sebelumnya, suara penolakan wacana itu muncul dari Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, dan Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta Sarman Simonjarang.


Zulkifli menganggap, wacana pemindahan ibukota tidak tepat karena kondisi ekonomi negara sedang seret. Fadli Zon menyebut, rencana itu tidak realistis karena tidak ada dana. Sedangkan Sarman menyatakan pemindahan itu bisa menyebabkan penurunan daya saing dan iklim investasi di Tanah Air.

Rahmat menganggap, pernyataan Zulkifli, Fadli, dan Sarman tadi menunjukkan kekhawatiran yang berlebih. Padahal, rencana tersebut masih dikaji. Kalau pun ibukota jadi dipindah, tentu tidak akan ujug-ujug. Akan ada tahapan yang dilakukan pemerintah.

"Jangan ada kekhawatiran yang berlebihan, apalagi pernyataan yang muncul dari pejabat negara ataupun kalangan pengusaha Jakarta yang menolak rencana tersebut," imbuhnya.

Rahmat sendiri mendukung wacana pemindahan ibu kota itu. Dia pun melihat Palangkaraya siap menjadi ibu kota baru.

"Yang paling penting sekarang kan sudah dimulai kajian oleh Pemerintah Pusat. Diharapkan hasil kajian itu dapat memuat kearifan lokal sehingga terus terjaga dan terpelihara. Ini juga kan bukan serta-merta. Pasti melalui tahapan-tahapan yang harus diperjelas dan terukur sehingga perencanaan pemindahan tersebut benar-benar memberi nilai tambah," tandasnya.  [ian]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

Kasum TNI Buka Rakernas Taekwondo Indonesia 2026

Jumat, 17 April 2026 | 03:56

Gubernur Luthfi Ajak Kadin Berantas Kemiskinan Ekstrem di Jateng

Jumat, 17 April 2026 | 03:42

Halalbihalal dan Syal Palestina

Jumat, 17 April 2026 | 03:21

Soenarko Minta Prabowo Jangan Diam soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 02:59

BGN Minta Pemprov Sulteng Gandeng Influencer Lokal Tangkal Hoax MBG

Jumat, 17 April 2026 | 02:49

Prabowo Jangan Lagi Pakai Orang Jokowi Buntut Penangkapan Ketua Ombudsman

Jumat, 17 April 2026 | 02:24

Penyidik Kejati Angkut Sejumlah Berkas Usai Geledah Kantor Dinas ESDM Jatim

Jumat, 17 April 2026 | 01:59

Aktivis dan Purnawirawan TNI Gelar Aksi di DPR soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 01:45

Purbaya Anggap Santai Peringatan S&P: Defisit Kita Masih Terkendali

Jumat, 17 April 2026 | 01:25

Anak TK Pun Tidak Percaya Motif Pelaku Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus

Jumat, 17 April 2026 | 00:59

Selengkapnya