DPR Desak Negara Lipat Gandakan Kekuatan Penegak Hukum

Para aparat penegak hukum diimbau untuk berhati-hati dalam menjalankan tugas maupun dalam aktivitas sehari-hari. Pasalnya, aksi penyerangan terhadap aparat penegak hukum semakin marak.

"Sel-sel terorisme di dalam negeri sudah beberapa kali berupaya melancarkan serangan mematikan terhadap prajurit Polri yang sedang bertugas di lapangan. Setelah itu, giliran penyidik KPK jadi target serangan, yang diduga didalangi koruptor. Ada pula serangan dari sindikat pengedar narkoba," ucap Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo kepada wartawan, Minggu (16/4)

Politisi Partai Golkar ini kemudian menjabarkan sejumlah contoh penyerangan yang dilakukan kepada aparat penegak hukum. Seperti serangan dari sindikat narkoba, yang sudah tergambar dari perlawanan mereka saat penggerebekan di wilayah Berlan, Matraman, Jakarta Timur pada 18 Januari 2016. Dalam penggerebekan itu, dua anggota polisi dan satu orang informan tewas diserang sipil bersenjata.

Untuk serangan yang diduga dilakukan koruptor, sambungnya, terlihat dalam peristiwa penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, Selasa pekan lalu. Serangan terhadap Novel ini terlihat sudah disiapkan dengan matang. Dalam informasi yang diterima Polisi, Novel sudah diintai seminggu sebelum penyerangan.

"Kasus penyerangan terhadap Novel itu harus ditanggapi sebagai penguat kesimpulan bahwa tidak hanya teroris dan bandar narkoba yang bisa mengancam dan mengintai prajurit polri. Oknum koruptor pun bisa menggunakan jasa pembunuh bayaran untuk membahayakan keselamatan para pimpinan dan penyidik KPK," kata Bambang.
 
Untuk mengamankan dan melindungi para penegak hukum, lanjutnya, negara harus memperbarui pendekatan terhadap ancaman ini. Sebab, modus kejahatan terus berevolusi.

Di banyak negara, termasuk Indonesia, banyak terungkap kasus kriminal berskala besar; dari kasus korupsi, bandar narkoba, penyelundupan produk manufaktur, hingga kasus perdagangan orang. Pelaku tindak pidana ini mulai didominasi penjahat kerah putih. Dengan kekuatan dana besar, para pelaku itu mampu mengorganisir perlawanan terhadap negara, dengan membidik para penegak hukum.

"Menyikapi kecenderungan itu, prinsip bahwa negara tidak boleh kalah harus dipegang teguh. Kini, cukup alasan bagi negara untuk melipatgandakan kekuatan penegak hukum, mulai dari aspek keahlian, peralatan, hingga daya jelajah. Eskalasi kekuatan itu menjadi keharusan karena para pelaku tindak pidana juga terus meningkatkan kemampuan mereka, termasuk kemampuan melakukan perlawanan terhadap penegak hukum," jelasnya. [ian]