Berita

Satgas Cakrabuana/Net

Politik

PDIP Kerahkan Satgas Cakrabuana Di Daerah Perbatasan

MINGGU, 16 APRIL 2017 | 18:08 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

PDIP tidak tinggal diam melihat situasi di hari tenang Pilkada DKI Jakarta putaran dua.

Untuk menjaga pilkada berjalan aman dan damai tanpa kecurangan dengan politik uang dan pemilih eksodus dari luar Jakarta, PDIP menurunkan Satgas Cakrabuana di wilayah perbatasan, khususnya di Jakarta Timur.

Ketua Fraksi DPRD Jabar Waras Wasisto dari dapil Kota Bekasi-Depok menerjunkan para Satgas Cakrabuana PDIP Kota Bekasi dan relawan di perbatasan Jakarta Timur. Mereka ditugaskan untuk memantauan dan menjaga agar tidak ada pemilih eksodus dari luar Jakarta.


"Sekaligus menjaga agar pilkada berlangsung aman dan damai," tegas Waras yang juga Bendahara DPD PDIP Jawa Barat.

Ditambahkan Waras, Satgas Cakrabuana mulai bekerja hari ini dan saat ini sudah 220 anggota Satgas yang tergabung.

"Dan kemungkinan terus bertambah. Karena target kami untuk wilayah Jaktim perbatasan tidak ada politik uang dan pemilih eksodus dari luar Jakarta serta pilkada berjalan aman dan damai," ujarnya saat ditemui usai acara Rakor PDIP Jabar di Menara 165 kemarin.

Hal sama dikatakan Nico Godjang, Ketua Badan Pemenangan Pemilu ( Bapilu) DPC PDIP Kota Bekasi. Menurutnya, Satgas yang ditugaskan merupakan bagian dari instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk memenangkan pasangan Ahok-Djarot.

"Jangan sampai semua terlena melakukan kampanye, tapi lupa menjaga berbagai kecurangan. Jadi kami sudah membagi tugas. Ada yang blusukan berkampanye dan ada yang memantau dan menjaga agar tidak ada kecurangan," ujarnya.

"Jika ada yang mencurigakan dan berpotensi melakukan kecurangan. Kami instruksikan rekam dan tangkap. Makanya semua Satgas dilengkapi peralatan perekam gambar," tegas Nico. [ian]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya