Berita

Uskup Suharyo/RMOL

Politik

Pesan Paskah: Stop Perilaku Koruptif!

MINGGU, 16 APRIL 2017 | 13:51 WIB | LAPORAN:

Perayaan paskah umat kristiani masih berlanjut.

Uskup Agung Jakarta, Ignatius Suharyo mengingatkan bahwa perayaan paskah tidak hanya berarti bagi umat kristiani, namun juga dapat berdampak terhadap kehidupan masyarakat.

'Seperti pada simbol dari upacara paskah selalu ada lilin (berlambang) tahun. Maksudnya umat kristiani tidak hanya mengingat masa lampau tapi juga mengaktualkan pesan paskah," urai Uskup Suharyo saat konferensi pers di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Minggu (16/4).


Ia mengaku seringkali melihat tanda-tanda zaman yang aktual pada masyarakat Jakarta melalui media massa. Dalam analisisnya, ia mencontohkan kegaduhan poliik dalam kepemimpinan DPD RI yang belum lama ini terjadi, juga kasus megakorupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

'Kalau kekuasaan yang saat itu direbutkan, saya duga kekuasaan itu hanya demi kekuasaan. Itu bertentangan dengan Pancasila kedua. Makanya dari tahun lalu hingga 2020, kami ingin mengajak seluruh umat mendalami, menghayati, dan mewujudkan Pancasila," bebernya.

Perayaan paskah hingga tahun 2020 mengangkat tema Amalkan Pancasila, dengan sub tema tahun ini adalah Makin Adil, Makin Beradab.

Umat Katolik, lanjut Uskup Suharyo, sungguh-sungguh yakin bahwa paskah bukan hanya kisah masa lampau tapi suatu keaktualan. Umat di paroki-paroki yang merupakan komunitas wilayah kecil mendoakan Pancasila, kemudian berusaha menghayati dan mewujudkannya.
 
'Apa yang harus kita lakukan agar makin adil makin beradab? Pertanyaan itu bisa dijawab oleh pemerintahan. Jawaban dari keuskupan stop korupsi. Warga biasa seperti saya tidak mungkin menyetop korupsi sebesar itu. Paling-paling yang bisa dilakukan mengajak untuk menghindari korupsi," imbuhnya.

Para Uskup menyerukan perubahan mental untuk mencegah perilaku koruptif. Sebab, perilaku koruptif bisa meniadakan keadilan yang sejati.

"Korupsi adalah kejatan yang merusak martabat manusia. Sulit diberantas karena sudah sedemikian mengguritanya. Pemberantasan harus dilakukan melalui gerakan bersama dalam sistem transparan, akuntabel, dan kredibel,' terangnya.[wid]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

Kasum TNI Buka Rakernas Taekwondo Indonesia 2026

Jumat, 17 April 2026 | 03:56

Gubernur Luthfi Ajak Kadin Berantas Kemiskinan Ekstrem di Jateng

Jumat, 17 April 2026 | 03:42

Halalbihalal dan Syal Palestina

Jumat, 17 April 2026 | 03:21

Soenarko Minta Prabowo Jangan Diam soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 02:59

BGN Minta Pemprov Sulteng Gandeng Influencer Lokal Tangkal Hoax MBG

Jumat, 17 April 2026 | 02:49

Prabowo Jangan Lagi Pakai Orang Jokowi Buntut Penangkapan Ketua Ombudsman

Jumat, 17 April 2026 | 02:24

Penyidik Kejati Angkut Sejumlah Berkas Usai Geledah Kantor Dinas ESDM Jatim

Jumat, 17 April 2026 | 01:59

Aktivis dan Purnawirawan TNI Gelar Aksi di DPR soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 01:45

Purbaya Anggap Santai Peringatan S&P: Defisit Kita Masih Terkendali

Jumat, 17 April 2026 | 01:25

Anak TK Pun Tidak Percaya Motif Pelaku Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus

Jumat, 17 April 2026 | 00:59

Selengkapnya