Berita

Politik

Penolakan Anies Terhadap Jakarta Bersyariah Pragmatis

SABTU, 15 APRIL 2017 | 20:14 WIB | LAPORAN:

Peneliti senior Saiful Mujani Research Center (SMRC) Sirojudin Abbas menilai bantahan calon gubernur Anies Baswedan terhadap wacana Jakarta Bersyariah hanyalah upaya pragmatis supaya mendapatkan tambahan dukungan.

"Dukungan utama Anies-Sandi itu kan dari kelompok Islam yang dimobilisasi oleh ormas tertentu. Tapi ternyata belum cukup dan dia membutuhkan dukungan dari pemilih yang lebih beragam," katanya saat dihubungi, Sabtu (15/4).

Kedekatan Anies-Sandi dengan ormas-ormas yang nyatanya mendukung penerapan syariah Islam di Indonesia membuatnya sulit mendapatkan dukungan dari kelompok yang lebih moderat.


"Oleh karenanya dia mencoba mengambil jarak dengan pendukung utamanya yang berasal dari ormas-ormas yang memobilisasi massa muslim ini. Anies-Sandi mencoba memunculkan imej menjaga jarak saja," jelas Sirojudin.

Menurut Sirojudin, secara substansi Anies-Sandi belum pernah menyatakan bahwa mereka menolak ide penegakan syariah Islam di Jakarta. Klarifikasi Anies-Sandi dan tim suksesnya hanya sekadar spanduk-spanduk penolakan dan wacana saja.

"Mungkin memang tidak ada perintah pemasangan, tapi kan Anies-Sandi membiarkan pendukungnya juga. Agenda dan ide syariahnya sendiri juga tidak pernah ada penolakan dari Anies-Sandi," ujarnya.

Dalam survei terakhir SMRC, pasangan Anies-Sandi hanya terpaut selisih satu persen dari pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot). Anies-Sandi memiliki elektabilitas 47,9 persen dan Ahok-Djarot 46,9 persen, sementara 5,2 persen responden masih belum menentukan pilihan.

"Di akhir masa kampanye ini Anies-Sandi sedang berusaha memperbaiki imej saja. Membuat imej mereka jauh dari kelompok pendukung utamanya dengan menyuarakan keberagaman. Tapi bukti di lapangan kan berbeda. Sulit mengelak bahwa yang melakukan pengusiran dan penolakan ini memang pendukung Anies-Sandi," demikian Sirojudin. [wah] 

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

Kasum TNI Buka Rakernas Taekwondo Indonesia 2026

Jumat, 17 April 2026 | 03:56

Gubernur Luthfi Ajak Kadin Berantas Kemiskinan Ekstrem di Jateng

Jumat, 17 April 2026 | 03:42

Halalbihalal dan Syal Palestina

Jumat, 17 April 2026 | 03:21

Soenarko Minta Prabowo Jangan Diam soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 02:59

BGN Minta Pemprov Sulteng Gandeng Influencer Lokal Tangkal Hoax MBG

Jumat, 17 April 2026 | 02:49

Prabowo Jangan Lagi Pakai Orang Jokowi Buntut Penangkapan Ketua Ombudsman

Jumat, 17 April 2026 | 02:24

Penyidik Kejati Angkut Sejumlah Berkas Usai Geledah Kantor Dinas ESDM Jatim

Jumat, 17 April 2026 | 01:59

Aktivis dan Purnawirawan TNI Gelar Aksi di DPR soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 01:45

Purbaya Anggap Santai Peringatan S&P: Defisit Kita Masih Terkendali

Jumat, 17 April 2026 | 01:25

Anak TK Pun Tidak Percaya Motif Pelaku Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus

Jumat, 17 April 2026 | 00:59

Selengkapnya