Novanto Dicekal, Golkar Harus Ganti Ketua Umum

Pencekalan Ketua Umum Partai Setya Novanto keluar negeri merupakan signal dari KPK bahwa mereka telah memiliki cukup bukti atas keterlibatan SN dalam kasus mega skandal korupsi e-KTP.

Begitu kata politisi muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Rabu (12/4).

Ia melanjutkan, dengan situasi seperti ini, maka tidak ada pilihan lain bagi Golkar untuk segera konsolidasi mengambil langkah antisipasi. Sehingga kemungkinan terburuk, bila tidak ingin selalu dibawa-bawa, menjadi bulan-bulanan, dan dikaitkan dengan kasus tersebut secara institusi.

"Beberapa waktu lalu saya pernah menyampaikan bahwa seluruh stakeholder partai harus sudah bisa duduk bersama membicarakan kasus yang sedang dihadapi oleh ketua umum, termasuk sampai membicarakan perlunya kepemimpinan baru baik sementara ataupun permanen," ujarnya.

Saat ini, sambungnya, tingkat keseriusan itu harus semakin tinggi. Opsi langkah-langkahnya juga harus semakin konkret.

"Bila melihat perkembangan sidang dan langkah yang diambil KPK, pembicaraan yang dilakukan pada tingkat pimpinan partai sudah harus lebih tegas. Pergantian kepemimpinan sudah hampir bisa dikatakan bukan lagi menjadi opsi, tapi keharusan. Tinggal pilihannya sementara atau permanen," sambung Doli.

Terpenting, kata dia, pergantian itu tidak membuat kegaduhan baru, tidak mengundang konflik baru, didukung oleh semua pihak, dan dilakukan demi menjaga konsolidasi agenda dan program ke depan serta penyelamatan partai.

"Jadi bagi kawan-kawan yang di DPP jangan lagi malu-malu dan berpura-pura sungkan untuk memulai membahas hal tersebut. Juga termasuk Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar. Semua yang dilakukan adalah demi untuk kebaikan partai dan mungkin juga untuk kebaikan Pak Setya Novanto," pungkasnya.[ian]