Berita

Sukamta

Politik

Cara Komunikasi Elite Politik Pada Masa Perjuangan Kemerdekaan Harus Dijadikan Panutan

SENIN, 10 APRIL 2017 | 01:50 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Elite politik perlu menghadirkan kembali kompromi kebangsaan untuk meredam suhu politik yang tengah memanas di Jakarta terkait Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini penting untuk mencegah benih-benih perpecahan di tengah masyarakat.

Demikian disampaikan anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Yogyakarta, Sukamta, saat menanggapi pernyataan warga Yogyakarta dalam acara Sosialisasi MPR di Yogyakarta (Minggu, 9/4).

Menurutnya ada dua persoalan yang perlu untuk diperbaiki. Pertama, cara berkomunikasi elit politik. Dia mengatakan, perilaku elite politik punya pengaruh besar ke masyarakat. Saat ini cara berkomunikasi sebagian elit politik cenderung emosional, bahkan tidak jarang saling menjatuhkan dan membuat kabar-kabar hoaks untuk menghantam rival.


"Komunikasi elit politik seperti ini akan mendorong sikap emosional juga tumbuh di tengah maasyarakat," jelas Anggota Komisi Bidang Informasi DPR RI ini.

Perilaku elite politik saat ini, seharusnya dapat mencontoh cara komunikasi elite politik pada masa perjuangan kemerdekaan. Saat itu antar elite politik punya perbedaan sikap dengan latar belakang ideologi, agama dan suku yang berbeda. Perdebatan secara tajam terjadi namun ada semangat untuk mencari titik temu dan solusi. Titik temu itu adalah Pancasila dan UUD 1945, yang hingga saat ini terus menjadi spirit bangsa.

"Jadi kalau debat, lakukan dalam ruang diskusi dengan adu argumentasi secara baik dan santun. Keteladanan elite ini pasti akan jadi contoh baik masyarakat. Elite politik perlu hadirkan kembali kompromi-kompromi kebangsaan," papar Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini.

Kedua pengendalian terhadap info hoaks yang beredar. Dalam amatannya, perkembangan teknologi yang pesat membuat masyarakat mudah mendapat informasi. Namun informasi tersebut banyak diisi oleh hoaks dan meresahkan masyarakat.

"Pemerintah punya peran penting. Ibarat dalam pertandingan, pemerintah harus mampu menjadi wasit yang baiik. Pemerintah punya otoritas dan kemampuan untuk mengendalikan informasi yang beredar. Hanya saja, pemerintah kadang malah ikut menjadi pemain. Alhasil adu info hoaks bukannya berkurang tetapi semakin panas,” tegas Sukamta

Oleh karena itu dengan Sosialisasi MPR yang secara berkala dilakukan, Sukamta berharap hal ini dapat menjadi sumbangsih untuk menguatkan pemahaman dan komitmen terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. [zul]

Populer

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

UPDATE

Tokoh Pemuda Papua Soroti Ancaman Provokasi Asing dalam Film Pesta Babi

Kamis, 28 Mei 2026 | 00:10

Geopolitik Tembaga: Peran Indonesia dalam AI Supply Chain

Rabu, 27 Mei 2026 | 23:43

Pakar IPB Ungkap Fakta di Balik Perbedaan Daging Kurban

Rabu, 27 Mei 2026 | 23:17

Athari Gauthi Tebar Sapi Kurban Lewat Jalur Parlemen Daerah

Rabu, 27 Mei 2026 | 22:30

AMPI Gerakkan Solidaritas Pemuda Lewat Penyaluran Kurban Sapi

Rabu, 27 Mei 2026 | 21:46

PTK Pastikan Operasional Maritim Tetap Jalan Selama Libur Iduladha

Rabu, 27 Mei 2026 | 21:37

Menlu Sugiono: Kunjungan Prabowo ke Prancis Penuhi Undangan Macron

Rabu, 27 Mei 2026 | 21:10

Purbaya Samakan Dirinya dengan Nabi Yusuf: Sama-sama Menteri Keuangan

Rabu, 27 Mei 2026 | 21:08

Jokowi Ingin Pamer Kekuatan ke Prabowo

Rabu, 27 Mei 2026 | 20:56

Istana: 1.098 Sapi Kurban Merupakan Bantuan Pemerintah lewat Banpres

Rabu, 27 Mei 2026 | 20:33

Selengkapnya