Berita

Sukamta

Politik

Cara Komunikasi Elite Politik Pada Masa Perjuangan Kemerdekaan Harus Dijadikan Panutan

SENIN, 10 APRIL 2017 | 01:50 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Elite politik perlu menghadirkan kembali kompromi kebangsaan untuk meredam suhu politik yang tengah memanas di Jakarta terkait Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini penting untuk mencegah benih-benih perpecahan di tengah masyarakat.

Demikian disampaikan anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Yogyakarta, Sukamta, saat menanggapi pernyataan warga Yogyakarta dalam acara Sosialisasi MPR di Yogyakarta (Minggu, 9/4).

Menurutnya ada dua persoalan yang perlu untuk diperbaiki. Pertama, cara berkomunikasi elit politik. Dia mengatakan, perilaku elite politik punya pengaruh besar ke masyarakat. Saat ini cara berkomunikasi sebagian elit politik cenderung emosional, bahkan tidak jarang saling menjatuhkan dan membuat kabar-kabar hoaks untuk menghantam rival.


"Komunikasi elit politik seperti ini akan mendorong sikap emosional juga tumbuh di tengah maasyarakat," jelas Anggota Komisi Bidang Informasi DPR RI ini.

Perilaku elite politik saat ini, seharusnya dapat mencontoh cara komunikasi elite politik pada masa perjuangan kemerdekaan. Saat itu antar elite politik punya perbedaan sikap dengan latar belakang ideologi, agama dan suku yang berbeda. Perdebatan secara tajam terjadi namun ada semangat untuk mencari titik temu dan solusi. Titik temu itu adalah Pancasila dan UUD 1945, yang hingga saat ini terus menjadi spirit bangsa.

"Jadi kalau debat, lakukan dalam ruang diskusi dengan adu argumentasi secara baik dan santun. Keteladanan elite ini pasti akan jadi contoh baik masyarakat. Elite politik perlu hadirkan kembali kompromi-kompromi kebangsaan," papar Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini.

Kedua pengendalian terhadap info hoaks yang beredar. Dalam amatannya, perkembangan teknologi yang pesat membuat masyarakat mudah mendapat informasi. Namun informasi tersebut banyak diisi oleh hoaks dan meresahkan masyarakat.

"Pemerintah punya peran penting. Ibarat dalam pertandingan, pemerintah harus mampu menjadi wasit yang baiik. Pemerintah punya otoritas dan kemampuan untuk mengendalikan informasi yang beredar. Hanya saja, pemerintah kadang malah ikut menjadi pemain. Alhasil adu info hoaks bukannya berkurang tetapi semakin panas,” tegas Sukamta

Oleh karena itu dengan Sosialisasi MPR yang secara berkala dilakukan, Sukamta berharap hal ini dapat menjadi sumbangsih untuk menguatkan pemahaman dan komitmen terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. [zul]

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Tembok Pertahanan Persib Kunci Sukses Juara Paruh Musim

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:36

Tabur Bunga Dharma Samudera

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:19

Realisasi Investasi DKI Tembus Rp270,9 Triliun Sepanjang 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:59

Pemerintah Tidak Perlu Dibela

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:40

SP3 Eggi Sudjana Banjir Komentar Nyinyir Warganet

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:12

TNI AL Bentuk X Point UMKM Genjot Ekonomi Masyarakat

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:49

Perkara Ijazah Palsu Jokowi jadi Laboratorium Nasional di Bidang Hukum

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:27

Trump Resmikan Dewan Perdamaian Gaza Bergaya Kolonial

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:01

TNI Boleh Urus Terorisme sebagai Kelanjutan Polri

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:45

Politikus PKB Minta Jangan Ada Paranoid soal Pilkada Via DPRD

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:20

Selengkapnya