Berita

Muhammad/Net

Politik

Bawaslu: 64 Persen Pemilih Masih Mau Iming-iming Uang

MINGGU, 09 APRIL 2017 | 17:26 WIB | LAPORAN:

Badan Pengawas Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mencatat bahwa sebagian besar pemilih di Indonesia masih menerima uang untuk memilih pasangan calon tertentu.

"Penelitian kami terkait bidang riset-riset kepemiluan, terdapat 64 persen pemilih itu. Kalau ditawari uang mereka mau menerima," ungkap Ketua Bawaslu RI Muhammad dalam diskusi bertema 'Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017' di Lembang, Bandung, Jawa Barat, Jumat (7/4) lalu.

Hal itu, kata Muhammad, menjadi salah satu tolak ukur bahwa proses edukasi pemilih terhadap partisipasi, masih sangat lemah. Menurut Muhammad, partai politik sejatinya memiliki bertanggung jawab dalam mengedukasi pemilih agar bisa berpartisipasi tanpa harus ditawar uang.


"Sebenarnya komitmen parpol itu harus seperti itulah. Memberikan edukasi politik yang sehat kepada masyarakat. Supaya proses politik ini hadir sebagai partisipasi masyarakat," papar Guru Besar Politik Universitas Hasanuddin itu.

Menurutnya, dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) parpol sudah diatur terkait proses edukasi tersebut. Hanya saja, dalam praktiknya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

"Saya sudah baca (AD-ART Parpol). Bagaimana menghadirkan proses sebuah pendidikan politik sudah dicantumkan. Sudah diperjuangkan. Cuma dalam prakteknya masih belum sesuai," tutur Muhammad.

Selain itu, Muhammad menilai internal parpol kurang menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam aturan AD-ART mereka. Termasuk, pengaturan-pengaturan UU terkait dengan parpol itu sendiri.

"Jadi, parpol juga harus membuka diri untuk menerima masukan publik. Seperti apa seharusnya parpol melakukan fungsi-fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan," demikian Muhammad. [ian]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

35 Ribu Loker Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Dibuka, Status BUMN

Kamis, 16 April 2026 | 08:14

Wall Street Melejit: S&P 500 dan Nasdaq Cetak Rekor Baru

Kamis, 16 April 2026 | 08:12

Danantara Gandakan Investasi di Timur Tengah, Fokus pada Ketahanan Energi

Kamis, 16 April 2026 | 07:55

Emas Tergelincir di Tengah Redanya Ketegangan Timur Tengah

Kamis, 16 April 2026 | 07:35

Peringkat Utang Asia Tenggara di Ujung Tanduk, Indonesia Paling Rentan

Kamis, 16 April 2026 | 07:20

Bursa Eropa: Indeks STOXX 600 di Zona Merah, Sektor Luxury Brand Terpukul

Kamis, 16 April 2026 | 07:07

Balai K3 Harus Cegah Kecelakaan Kerja Semaksimal Mungkin

Kamis, 16 April 2026 | 06:53

BGN Gandeng Bobon Santoso Gelar Masak Besar MBG

Kamis, 16 April 2026 | 06:25

Kemelut Timur Tengah: Siapa Keras Kepala?

Kamis, 16 April 2026 | 05:59

Polisi Ciduk Tiga Remaja Terlibat Tawuran, Satu Positif Sabu

Kamis, 16 April 2026 | 05:45

Selengkapnya