Berita

Riano P Ahmad/Net

Politik

PPP DKI: Kami Satu Tarikan Nafas Dengan PPP DIY

MINGGU, 09 APRIL 2017 | 09:36 WIB

Pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jakarta di bawah komando Abraham Lunggana alias Lulung, mengapresiasi sikap politik DPW PPP DIY yang meminta Djan Faridz maupun Romahurmuziy (Romi) mencabut dukungan kepada pasangan petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

"Kami satu tarikan nafas dengan PPP DIY. Dukungan kepada Ahok sama saja dengan menggadaikan aqidah Islam," kata Bendahara DPW PPP DKI Jakarta, Riano P Ahmad melalui pesan elektroniknya, Minggu (9/4) seperti dimuat RMOLJakarta.Com.

DPW PPP DKI kubu Lulung diketahui sejak Minggu (12/3) lalu menyatakan mendukung pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, pada pemilihan 19 April nanti.


Dukungan ini diresmikan dengan deklarasi yang dihadiri Anies dan Sandi, serta para pengurus Partai Gerindra dan PKS.

"Sebagai partai yang berazaskan Islam dan bernafaskan pada Al Quran dan Sunah Rasul SAW, senantiasa berkomitmen menjunjung tinggi ayat-ayat Al Quran dan berkewajiban melaksanakan isi dan makna yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama," ujar Riano.

Dukungan kepada Anies-Sandi tersebut membuat Ketua Umum DPP PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz mengambil keputusan memecat Lulung dan sembilan anggota Fraksi PPP DPRD DKI dari keanggotaan partai berlambang Kabah tersebut.

Namun keputusan Djan Faridz tersebut diabaikan Lulung dkk karena dianggap tidak memiliki payung hukum yang kuat. Hingga kini mereka tetap beraktivitas sebagai anggota dewan.

Sebelumnya, Ketua DPW PPP DIY, Syukri Fadholi dan Sekretaris DPW PPP DIY, Mahmud Alfarizi melalui surat terbuka yang beredar di kalangan wartawan, kemarin, meminta dukungan PP PPP hasil Muktamar Jakarta, Djan Faridz, dan juga Muktamar Surabaya, Romahurmuziy untuk Ahok-Djarot dicabut.

"Kami seluruh pengurus, anggota, dan kader PPP DIY yang terdiri dari seluruh elemen partai (Nahdiyin, Parmusi, Perti, dan SI) menyatakan sangat tertekan dan prihatin dengan keputusan politik yang menggadaikan aqidah Islam," begitu kutipan surat terbuka tersebut.

"Kami berjuang di PPP secara istiqomah bukan karena figur tertentu, tetapi kami meyakini hanya dengan PPP satu-satunya partai berasaskan Islam, kami bisa mewujudkan ghirah ke-islaman kami."

Dalam surat terbuka ini, mereka menyatakan lima (5) sikap sebagai berikut;

1. DPW PPP DIY secara resmi menolak keputusan politik DPP PPP untuk mendukung Ahok. Dengan kata lain, kami mendesak DPP PPP untuk mencabut dukungan terhadap Ahok yang telah menghina Al Quran. Keputusan dukungan ini jelas berpotensi memecah belah umat Islam.

2. Pencabutan keputusan dukungan kepada Ahok ini harus sudah dilakukan oleh DPP PPP selambat-lambatnya 7 hari.

3. Kami meminta kepada DPP PPP untuk selalu meminta fatwa tentang asyiasyah kepada Dewan Syariah serta para Ulamail Ka'bah, karena setiap keputusan politik seharusnya berdasarkan pada Al Quran, As Sunnah, Ijtihad para ulamail Ka'bah, dan musyawarah dengan proses waktu. Bukan berdasarkan kepentingan nafsu jabatan. Selain itu, jangan mudah percaya kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak yang jelas memusuhi Islam dan perkembangannya.

4. Apabila DPP PPP dalam waktu tersebut masih berkukuh mendukung Ahok, maka kami akan melakukan mufaraqah atau tidak mematuhi keputusan partai dalam hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

5. Apabila mufaraqah ini diabaikan oleh DPP PPP, maka kami akan menyerahkan keputusan kepada Dewan Syariah DPP PPP untuk segera menyelamatkan dan mengembalikan khitah perjuangan PPP dengan dibentuknya Majelis Penyelamat Partai yg terdiri dari unsur-unsur pendiri partai, ulamail Ka'bah. dan tokoh-tokoh senior PPP.[wid]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

35 Ribu Loker Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Dibuka, Status BUMN

Kamis, 16 April 2026 | 08:14

Wall Street Melejit: S&P 500 dan Nasdaq Cetak Rekor Baru

Kamis, 16 April 2026 | 08:12

Danantara Gandakan Investasi di Timur Tengah, Fokus pada Ketahanan Energi

Kamis, 16 April 2026 | 07:55

Emas Tergelincir di Tengah Redanya Ketegangan Timur Tengah

Kamis, 16 April 2026 | 07:35

Peringkat Utang Asia Tenggara di Ujung Tanduk, Indonesia Paling Rentan

Kamis, 16 April 2026 | 07:20

Bursa Eropa: Indeks STOXX 600 di Zona Merah, Sektor Luxury Brand Terpukul

Kamis, 16 April 2026 | 07:07

Balai K3 Harus Cegah Kecelakaan Kerja Semaksimal Mungkin

Kamis, 16 April 2026 | 06:53

BGN Gandeng Bobon Santoso Gelar Masak Besar MBG

Kamis, 16 April 2026 | 06:25

Kemelut Timur Tengah: Siapa Keras Kepala?

Kamis, 16 April 2026 | 05:59

Polisi Ciduk Tiga Remaja Terlibat Tawuran, Satu Positif Sabu

Kamis, 16 April 2026 | 05:45

Selengkapnya