Ini Bukti DPD Dikalahkan Kepentingan Politik

Pelantikan Oesman Sapta Odang (OSO), Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis sebagai pimpinan DPD RI merupakan bukti lembaga DPD ‎sudah dikalahkan kepentingan politik. Terlebih, sekitar 70 orang senator merupakan kader partai politik.

Menurut peneliti Forum Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, terlihat jelas pengaruh parpol dalam ‎proses pemilihan pimpinan DPD beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan, jika dibaca dengan hati bening tanpa kepentingan, sebenarnya sudah jelas siapa harus melakukan apa, dan siapa tidak boleh melakukan apa. ‎

"Yang membuat tidak jelas adalah ketika kepentingan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan itu. Dan mereka mulai mengutak-atik, mencoba menggantinya. Jadi kepastian hukum diganti dengan kepentingan politik, ini yang terjadi sesungguhnya," jelas Lucius dalam diskusi bertajuk 'DPD Kok Gitu' di Cikini, Jakarta (Sabtu, 8/4).

Dia mengatakan, kepentingan politik dalam pemilihan pimpinan DPD terlihat dari tafsir sebagian senator terhadap kasus salah ketik putusan Mahkamah Agung, yang mengembalikan tata tertib tentang masa jabatan pimpinan selama lima tahun. Padahal, sudah menjadi marwah DPD sebagai representasi daerah untuk memperjuangkan pembangunan.

"Fungsi atau tugas pokok dan fungsi DPD sejak awal ya menjadi anggota dari lembaga politik. Tapi jelas dia dipilih melalui jalur perseorangan dan merupakan wakil daerah," tegas Lucius. [wah]