Semua tangan telah masuk beramai-ramai dalam pusaran korupsi e-KTP dan nyaris tidak tahu bagaimana membenahinya. Ini merupakan akibat dari pelibatan infrastuktur politik, tokoh partai dan pejabat pemerintah dalam pusaran korupsi tersebut.
Demikian disampaikan mantan menteri koordinator bidang kemaritiman Rizal Ramli melalui pernyataannya kepada wartawan, Sabtu (8/4).
"Ini namanya sudah system failure. Sistemnya sudah rusak berat," kata Rizal Ramli.
Atas dasar itu Menteri Keuangan pada masa Abdurrahman Wahid (Gusdur) itu berharap, pemerintah Joko Widodo dan semua pihak harus menjadikan momentum pembenahan total yang kemudian disebut Rizal sebagai total crackdown dengan pola game changer.
"Kalau sistem sudah failure, perlu melakukan total crackdown. A game changer harus dilakukan untuk mengubah karakter elit yang korup. Lewat kasus ini, Presiden Jokowi bisa mengambil langkah-langkah bersejarah demi perbaikan demokrasi dan terutama sistem kepartaian kita," saran Rizal Ramli.
Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Pertama, sambung Rizal Ramli, kasus ini harus dijadikan momentum oleh pemerintahan Jokowi membenahi sistem internal kepemerintahan. Terutama pengadaan dan perencanaan proyek di pemerintahan. Supaya aneka kepentingan bisa diminimalisir.
"Menutup celah dan awasi proyek raksasa seperti ini semenjak dari perencanaan, tender, penentuan pemenang hingga eksekusi,"kata Rizal yang juga mantan kepala Bulog itu.
Yang kedua, imbuh Rizal Ramli, kasus ini juga, dijadikan momentum untuk membenahi sistem kepartaian. Karena ada dugaan politisi sejumlah partai politik terlibat.
"Dan jumlahnya banyak sekali. Seperti membuktikan partai mencari duit sendiri untuk operasional partai. Beberapa tahun lalu, kami mengusulkan agar pendanaan partai disumbang oleh pemerintah, dengan jumlah tertentu. Ini salah satu cara agar para petinggi partai kita tidak sibuk cari duit," tegas Rizal Ramli.
Yang ketiga, masih kata Rizal Ramli pemerintahan Jokowi, harus menjadikan korupsi e-KTP,sebagai momentum untuk mengubah hawa politik nasional.
"Hawa politik kita cenderung panas, agak SARA, dan bikin kita tidak tenang, berpotensi ganggu iklim ekonomi. Pemerintah, bisa mengubah hawa ini menjadi perang terhadap korupsi. Tangkap para pelaku, lalu benahi sistem,"tegas Rizal.
"Kita punya agenda yang sama. Rakyat bersatu padu dibelakang presiden. Dan hawa politik kita akan berubah," demikian Rizal Ramli.
[san]
