Berita

Politik

HTI Dukung Rencana Penerapan Jakarta Bersyariah

JUMAT, 07 APRIL 2017 | 20:53 WIB | LAPORAN:

Rencana penerapan Syariat Islam di Jakarta oleh pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mendapatkan dukungan dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Petinggi DPP HTI, Muhammad Rahmat Kurnia menjelaskan, syariat Islam adalah solusi bagi permasalahan yang ada di negeri ini.

"Pokoknya siapapun yang menerapkan syariat Islam, pasti kita dukung. Kebijakan yang berkaitan dengan syariat Islam itu kita dukung, siapapun,” kata Rahmat saat dihubungi, Kamis (7/4).

Dosen Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor ini menjelaskan, HTI secara garis perjuangannya memang menawarkan syariat Islam sebagai solusi. Jadi terhadap penerapan syariat Islam di manapun pasti setuju.

Dia juga berpendapat bahwa penerapan syariah Islam juga bisa diterapkan di kota lain selain Jakarta.

"Ya sangat mungkin. Sangat mungkin. Harusnya ya bisa, bahkan semuanya harusnya syariah,” ujar Rahmat.

Walau begitu, Rahmat mengkritik implementasi penerapan syariah yang sudah ada di Indonesia seperti Aceh. Menurutnya implementasi aturan syariah di Aceh, masih setengah-setengah.

"Tapi kan persoalannya itu ada perda syariah tetapi dalam implementasinya memang tidak sepenuhnya sesuai dengan syariah itu. Implementasinya belum berjalan dengan baik," jelasnya.

Rahmat berharap jika nantinya syariah Islam diterapkan di Jakarta, kebijakan ini bisa mendapat dukungan dari pemerintah dan masyarakatnya. Sehingga aturan syariah bisa benar-benar diterapkan sepenuhnya.

Isu penerapan syariah di Jakarta sempat naik menjadi perbincangan di publik setelah beredar spanduk bertuliskan program Jakarta Bersyariah oleh pasangan Anies-Sandi. Meskipun sempat membantah bahwa spanduk tersebut bukan berasal dari timnya, baik Anies maupun Sandi sampai saat ini belum menyatakan ketidaksetujuannya terhadap isu penerapan syariah di Jakarta. Sementara itu, kemarin (5/4), tim dari Ahok-Djarot meminta agar Anies-Sandi degan tegas menolak isu ini.[sam]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

35 Ribu Loker Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Dibuka, Status BUMN

Kamis, 16 April 2026 | 08:14

Wall Street Melejit: S&P 500 dan Nasdaq Cetak Rekor Baru

Kamis, 16 April 2026 | 08:12

Danantara Gandakan Investasi di Timur Tengah, Fokus pada Ketahanan Energi

Kamis, 16 April 2026 | 07:55

Emas Tergelincir di Tengah Redanya Ketegangan Timur Tengah

Kamis, 16 April 2026 | 07:35

Peringkat Utang Asia Tenggara di Ujung Tanduk, Indonesia Paling Rentan

Kamis, 16 April 2026 | 07:20

Bursa Eropa: Indeks STOXX 600 di Zona Merah, Sektor Luxury Brand Terpukul

Kamis, 16 April 2026 | 07:07

Balai K3 Harus Cegah Kecelakaan Kerja Semaksimal Mungkin

Kamis, 16 April 2026 | 06:53

BGN Gandeng Bobon Santoso Gelar Masak Besar MBG

Kamis, 16 April 2026 | 06:25

Kemelut Timur Tengah: Siapa Keras Kepala?

Kamis, 16 April 2026 | 05:59

Polisi Ciduk Tiga Remaja Terlibat Tawuran, Satu Positif Sabu

Kamis, 16 April 2026 | 05:45

Selengkapnya