Menteri Siti: Tuduhan Eropa Soal Sawit Indonesia Keji Dan Tidak Relevan

Tuduhan Parlemen Eropa yang menyebut perkebunan sawit Indonesia adalah masalah besar yang dikaitkan dengan isu korupsi, pekerja anak, pelanggaran HAM, penghilangan hak masyarakat adat merupakan tuduhan yang keji dan tidak relevan lagi.

Begitu kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya menanggapi berita berkenaan dengan disahkannya "Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests" oleh Parlemen Eropa di Starssbourg pada 4 April 2017.

"Pemerintah Indonesia dalam kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi justru sedang melaksanakan praktek-praktek sustainable management dalam pengelolaan sawit dan industri-industri land based lainnya saat ini dan sedang diintensifkan," paparnya saat kunjungan kerja di Helsinki, Finlandia, Jumat (7/4).

Lebih lanjut, Menteri Siti mengatakan sustainable development menjadi fokus pemerintah saat ini. Sama seperti orientasi Parlemen Eropa dan negara-negara lain di dunia, Indonesia juga termasuk yang di depan dalam upaya implementasi Paris Agreement.

"Dan kita memiliki ratifikasi Paris Agreement tersebut serta berbagai ratifikasi lainnya untuk langkah-langkah sustainable development. Bahkan tentang masyarakat adat telah diberikan perhatian khusus oleh presiden terhadap masyarakat adat. Hak-hak masyarakat adat diberikan dalam hal ini atas hutan adat. Langkah ini sedang terus berlangsung," urainya.

Oleh karena itu, lanjutnya, studi sawit Parlemen Eropa itu tidak lengkap dan tidak tepat dengan potret yang ada untuk Indonesia.

"Mosi Parlemen Eropa setidaknya telah menyinggung kedaulatan Indonesia, karena menuduh dan mengajak pihak-pihak untuk “boikot" investasi sawit dan pindah ke sunflower dan rapeseed," pungkasnya.

"Indonesia akan mampu berhadapan dengan negara manapun di dunia, manakala kedaulatannya terusik," tandas Menteri Siti.