Jokowi Wajib Netral Di Putaran Dua

Kontestasi Pilkada DKI Jakarta putaran dua semakin memanas menjelang pemungutan suara pada 19 April nanti. Pasalnya, masyarakat mengkhawatirkan jika pemerintah pusat bersikap tidak netral dengan mendukung salah satu pasangan calon gubernur yaitu pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat (Ahok-Djarot).

"Wajar saja publik mengkhawatirkan ketidaknetralan pemerintah di Pilkada DKI, dan hal tersebut jelas tidak baik bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia. Terkhusus DKI Jakarta yaitu ibu kota yang seharusnya menjadi contoh pilkada bagi daerah lain yang berlangsung secara jujur, rahasia dan adil," jelas pemerhati politik Panji Nugraha kepada wartawan di Jakarta, Kamis (6/4).

Dia menilai, kekhawatiran masyarakat bukan tanpa alasan. Pasalnya ada beberapa faktor keganjilan yang dirasakan publik. Pertama, tidak ditahannya Ahok terkait status terdakwa kasus penistaan agama, bahkan kepolisian dan kejaksaan seolah saling lempar bola panas dalam hal kewenangan.

Kedua, sikap pasang badan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang bersikeras tidak akan memberhentikan Ahok dari kursi gubernur DKI walaupun sudah berstatus terdakwa. Ketiga, partai pengusung Ahok adalah partai yang juga mengusung Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2014 lalu dan mengkukuhkan diri sebagai partai penguasa. Dan terakhir, kedekatan emosional antara Jokowi dengan Ahok yang perlu diklarifikasi oleh Jokowi bahwa dirinya tidak akan berpihak pada putaran dua nanti.

"Secara politik memang sebuah keuntungan besar bagi Jokowi di Pilpres 2019 jika Basuki Purnama menjadi gubernur DKI 2017, pasalnya banyak kalangan yang berpendapat Basuki akan dijadikan cawapres Jokowi. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi adalah Jokowi harus berpihak kepada rakyat Jakarta dan menjaga ketidakberpihakan pemerintah kepada salah satu pasangan calon," tegas Panji yang juga direktur eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI). [wah]