Berita

Politik

Komisi II: Komisioner KPU Dan ASN Harus Bersinergi

SELASA, 04 APRIL 2017 | 05:06 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Kalangan DPR menyoroti hubungan kerja yang buruk antara komisioner KPU dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai levelnya. Tidak jarang ketegangan terjadi di antara keduanya.

Kapoksi Komisi II dari Fraksi Partai Nasdem Luthfi A. Mutty mengatakan kondisi ini berdampak pada hubungan kerja yang tidak sehat untuk sebuah lembaga negara.

"Persitegangan ini benar-benar terjadi. Komisioner yang terpilih tidak sejalan dengan ASN. Ini teknis di lapangan,” tutur Luthfi, Selasa (4/4).


Mantan Bupati Luwuk Utara ini mengutarakan, calon komisioner KPU selanjutnya harus mampu bertindak konstruktif terhadap persoalan tersebut. Konflik laten tersebut sangat berbahaya dan akan mempengaruhi kerja. Padahal kesuksesan KPU akan ditunjang dengan kerja birokrat yang selaras.

Selain itu, hobi komisioner KPU yang sering bolos kerja juga dikritik anggota DPR asal Sulawesi Selatan tersebut. Ada ketimpangan penegakan disiplin antara komisioner KPU dengan ASN di semua level KPU.

Setiap birokrat yang ketahuan terlambat, hukuman seperti pemotongan tunjangan, remunerasi, menunggu. Sebaliknya, komisioner KPU di daerah yang tidak disiplin justru tidak mendapatkan hukuman.

Luthfi mengaku, kasus indispliner dari komisioner KPU ini terus ia temukan di berbagai daerah saat melakukan reses.

"Saya berharap calon komisioner bisa menaruh perhatian di sana. Saya tunggu jawabannya atas persoalan tersebut, bagaimana pola hubungan yang baik yang akan dilakukan," imbuhnya.

Komisi II DPR RI melakukan fit and proper test calon komisioner KPU di Komplek DPR, Jakarta, Senin (3/4). Di hari pertama fit and proper test, Komisi II menguji empat calon, yang terdiri dari dua calon petahana, Arief Budiman dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah, serta dua calon lainnya, Amus Atkana dan Evi Novida Ginting Manik. [rus]

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

UPDATE

Video Viral, Netanyahu Menyerah dan Flotilla Bebas

Senin, 25 Mei 2026 | 01:57

Narasi Larangan Pertalite untuk Kendaraan Merek Tertentu per 1 Juni 2026 Hoax!

Senin, 25 Mei 2026 | 01:40

Euforia Bobotoh

Senin, 25 Mei 2026 | 01:20

Sugiono Dianggap Berhasil Terjemahkan Kerja Nyata Prabowo

Senin, 25 Mei 2026 | 00:59

Ini Tujuh Saran untuk Prabowo Realisasikan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 25 Mei 2026 | 00:40

Gubernur Lemhannas Minta Keberadaan BoP Dikaji Ulang

Senin, 25 Mei 2026 | 00:18

Edukasi Keuangan Bantu Mahasiswa Kelola Kantong Secara Sehat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:58

Golkar Jadikan MDI Instrumen Sosialisasi Program Prabowo ke Umat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:40

Prabowo Singgung Reshuffle Zulhas, PAN Terancam Tidak Digandeng Gerindra di 2029

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:19

Ekonomi Syariah dan Ekonomi Kerakyatan: Dua Tombak Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Minggu, 24 Mei 2026 | 22:43

Selengkapnya