Berita

Al Khaththath/net

Politik

Presiden PKS: Apa Iya Sebegitu Rupa Aparat Dalam Membela Calon Tertentu?

MINGGU, 02 APRIL 2017 | 08:58 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Sejumlah orang ditangkap pihak Kepolisian jelang aksi 313 Jumat kemarin dengan tuduhan permufakatan makar. Salah satunya adalah Sekjen Forum Umat Islam, M. Al Khaththtath.

Penangkapan Al Khaththtath ini memantik pertanyaan dari banyak kalangan. Apalagi sebelumnya, pihak Kepolisian juga melakukan hal yang terhadap sejumlah tokoh jelang aksi 212 awal Desember lalu.

Presiden PKS Mohammad Sohibul Iman mempertanyakan apakah gencarnya pengungkapkan kasus makar ini karena Presiden Jokowi takut dimakzulkan. Padahal menurutnya, untuk menurunkan Presiden di tengah jalan bukan perkara yang mudah.


"Sistem presidensial kita menganut fixed term 5 thn n presiden sulit dijatuhkan krn prosedur pemakzulan rumit. Tp knp isu makar sprt diobral?" katanya mempertanyakan lewat aku Twitter @msi_sohibuliman.

Lebih jauh dia menjelaskan dalam presidensial seperti itu, seorang presiden asal tidak melakukan pelanggaran hukum dan melakukan perbuatan tercela sulit dijatuhkan, sekalipun tidak berprestasi.

"Dg kata lain presiden yg tdk lakukan pelanggaran hukum+perbuatan tercela tdk usah cemas akan dimakzulkan, apalagi jika yakin berprestasi," sambungnya.

"Dg presidensial hasil amandemen sprt itu mestinya isu makar tdk diobral kayak era Orba (sblm amandemen). Jk msh diobral berarti ada anomali," tandasnya.

Menurutnya, sebenarnya sulit mempercayai bahwa anomali masih diobralnya isu makar saat ini adalah dampak dari pilkada DKI. "Apa iya aparat sebegitu rupa bela2in paslon ttt?" katanya mempertanyakan.
 
Semakin sulit dipercaya jika anomali itu akibat membela kepentingan dari pihak di balik reklamasi. "Apa iya pr pihak tsb lbh penting dr rakyat?" tanyanya lagi.

Namun, dari sejumlah fakta-fakta, justru semakin menguatkan praduga-praduga tersebut.

"Tp melihat fakta2 lapangan sulit dibantah bhw anomali ini terkait dg reklamasi+pilkada DKI, bahkan jg dg pilkada 2018 n pilleg+pilpres 2019," tandasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya