Sejumlah orang ditangkap pihak Kepolisian jelang aksi 313 Jumat kemarin dengan tuduhan permufakatan makar. Salah satunya adalah Sekjen Forum Umat Islam, M. Al Khaththtath.
Penangkapan Al Khaththtath ini memantik pertanyaan dari banyak kalangan. Apalagi sebelumnya, pihak Kepolisian juga melakukan hal yang terhadap sejumlah tokoh jelang aksi 212 awal Desember lalu.
Presiden PKS Mohammad Sohibul Iman mempertanyakan apakah gencarnya pengungkapkan kasus makar ini karena Presiden Jokowi takut dimakzulkan. Padahal menurutnya, untuk menurunkan Presiden di tengah jalan bukan perkara yang mudah.
"Sistem presidensial kita menganut fixed term 5 thn n presiden sulit dijatuhkan krn prosedur pemakzulan rumit. Tp knp isu makar sprt diobral?" katanya mempertanyakan lewat aku Twitter @msi_sohibuliman.
Lebih jauh dia menjelaskan dalam presidensial seperti itu, seorang presiden asal tidak melakukan pelanggaran hukum dan melakukan perbuatan tercela sulit dijatuhkan, sekalipun tidak berprestasi.
"Dg kata lain presiden yg tdk lakukan pelanggaran hukum+perbuatan tercela tdk usah cemas akan dimakzulkan, apalagi jika yakin berprestasi," sambungnya.
"Dg presidensial hasil amandemen sprt itu mestinya isu makar tdk diobral kayak era Orba (sblm amandemen). Jk msh diobral berarti ada anomali," tandasnya.
Menurutnya, sebenarnya sulit mempercayai bahwa anomali masih diobralnya isu makar saat ini adalah dampak dari pilkada DKI. "Apa iya aparat sebegitu rupa bela2in paslon ttt?" katanya mempertanyakan.
Semakin sulit dipercaya jika anomali itu akibat membela kepentingan dari pihak di balik reklamasi. "Apa iya pr pihak tsb lbh penting dr rakyat?" tanyanya lagi.
Namun, dari sejumlah fakta-fakta, justru semakin menguatkan praduga-praduga tersebut.
"Tp melihat fakta2 lapangan sulit dibantah bhw anomali ini terkait dg reklamasi+pilkada DKI, bahkan jg dg pilkada 2018 n pilleg+pilpres 2019," tandasnya.
[zul]
