Berita

Politik

Anggota DPD Masuk Parpol Bertujuan Mulia

SABTU, 01 APRIL 2017 | 22:29 WIB | LAPORAN:

Banyaknya anggota DPD RI yang masuk ke pengurus partai politik memicu kontroversi. Selain dinilai sebagai bentuk parpolisasi DPD, juga merupakan kemunduran. Salah satunya disampaikan pakar hukum tata negara Refli Harun yang menyebut bahwa langkah sejumlah anggota DPD masuk parpol merupakan manifestasi dari keputusasaan. Sebagaimana dilakukan Wakil Ketua MPR dari DPD Oesman Sapta Odang atau OSO yang juga memimpin Partai Hanura.

Menanggapi hal itu, Wakil Sekjen DPP Hanura Sayed Junaidi Rizaldi menyatakan bahwa penilaian Refli Harun terlalu terburu-buru. Menurutnya, sebagai inisiator berdirinya DPD, salah satu sistem bikameral hasil amandemen III UUD 1945, OSO memahami dengan baik persoalan-persoalan yang menjadi tantangan DPD.  

"Sebagai kamar yang mengurus aspirasi berdasarkan kepentingan daerah, bukan DPR yang menyuarakan kepentingan penduduk, saat ini DPD belum memiliki hak suara secara konstitusi. Jadi DPD kita seolah hidup segan mati ragu-ragu," jelasnya kepada wartawan, Sabtu (1/4).


Pak Cik, begitu Sayed Junaidi akrab disapa, melanjutkan, OSO bersama beberapa anggota DPD mengerahkan tenaga dan pikiran untuk menerobos kebuntuan yang ada. Agar DPD memiliki kewenangan memperjuangkan kepentingan daerah yang setara dengan kewenangan DPR.

"Jadi bukan kemudian ditanggapi langkah memasuki partai itu sebagai wujud keputusasaan. Lalu kemudian menganggap jalan yang tepat adalah amandemen, judicial review, dan sebagainya. Amandemen itu tidak semudah membalik tangan," bebernya.

Pak Cik mempertanyakan bagaimana bisa langkah OSO dan beberapa anggota DPD yang masuk parpol dinilai sebagai kemunduran bagi institusi yang memperjuangkan kepentingan daerah.

"Jadi, tidak ada kepicikan dengan langkah-langkah Pak OSO dalam memperluas dukungan fraksi-fraksi di DPR," katanya.

Dia pun memastikan tidak setuju dengan tudingan bahwa langkah anggota-anggota DPD masuk parpol sebagai bentuk ketidaksopanan dalam berdemokrasi.

"Penilaian itu benar-benar berlebihan. Memang benar, langkah-langkahnya tidak sesuai teori di buku karena memang hal itu buah pergulatan dengan persoalan secara langsung di DPD. Tapi tujuannya adalah bagaimana DPD sebagai salah satu kamar dalam sistem bikameral tidak kosong dan patut kita apresiasi dengan baik," tegas Pak Cik. [wah]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya