Berita

Net

Politik

Wiranto Pastikan Polisi Punya Dasar Untuk Menangkap Al Khaththath Cs

JUMAT, 31 MARET 2017 | 22:24 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Presiden Joko Widodo tidak dapat bertemu perwakilan pengunjuk rasa aksi 313 siang tadi. Dia pun menugaskan Menko Polhukam, Wiranto, untuk menerima.

"Saya ingin luruskan anggapan seolah pemerintah tdk peduli. Hal itu tidak benar krn saya wakil lsng pemerintah menerima perwakilan aksi tsb," jelas Wiranto lewat akun Twitter-nya, @wiranto1947 sesaat lalu (Jumat, 31/3).

Dia menegaskan Presiden tidak pernah menganggap remeh suara umat Islam. "Sebaliknya demo ini ckp penting shg menugaskan saya untuk menemui perwakilan aksi," ungkapnya.


Karena itu dia akan laporkan hasil pertemuan tadi kepada Presiden. "Namun yang terpenting para demonstran sudah berhasil menyampaikan aspirasinya," sambungnya.

Terkait tuntutan yang menjadi fokus utama aksi 313, pemerintah akan merespon secara proporsional dan profesional sesuai aturan hukum yang berlaku.

"Saya berharap masyarakat tidak mencurigai pemerintah berpihak dengan pihak-pihak yang berurusan dengan pengadilan," jelasnya.

Dia juga memastikan Pemerintah tidak dapat mencampuri hal-hal yang berhubungan dengan masalah yudikatif atau pengadilan.

"Mengenai dugaan kriminalisasi ulama, dapat saya pastikan Polisi memiliki dasar hukum utk melakukan penangkapan terkait dengan dugaan makar," tandasnya.

Terakhir dia mengajak semua lapisan masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan rasa persatuan diantara demi kelancaran dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebelum aksi 313, pihak Kepolisian menangkap sembilan orang terkait dugaan pemufakatan makar. Salah satunya, Koordinator Aksi 313 M. Al Khaththath. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya