Berita

fahri hamzah/net

Politik

Aktivis 313 Ditangkap, Fahri Hamzah Takut Indonesia Seperti Korea Utara

JUMAT, 31 MARET 2017 | 21:20 WIB | LAPORAN:

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Kepolisian agar tidak sembarangan dan segere menjelaskan penangkapan beberapa aktivis yang hendak menggelar aksi massa pada Jumat (31/3) pagi tadi.

"Karena itu polisi jangan hanya pencitraan namun jelaskan secara baik-baik," ujar Fahri kepada wartawan di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (31/3)

Fahri menilai kepolisian tidak bisa menangkap orang hanya karena yang bersangkutan mengkritik pemerintah. Pasalnya kritik adalah sebuah kewajaran dalam negara demokrasi. Jika negara tak mau dikritik dan senyap maka negara tersebut adalah negara otoriter.


"Negara otoriter itu seperti Korea Utara, orang yang dianggap pengkritik pemerintah tiba-tiba 'hilang', saya tidak mau Indonesia seperti itu," kata Fahri

Fahri mengingatkan bahwa aparatur negara telah disumpah untuk taat hukum dan wajib menaati semua prosedur. Menurut Fahri jika seseorang diindikasikan berbuat pidana berdasarkan alat bukti permulaan maka bisa dilakukan pemanggilan.  Jika panggilan pertama hingga ketiga tidak datang maka bisa dilakukan pemanggilan paksa.

Menurut dia, apabila dalam panggilan paksa itu yang bersangkutan tidak datang maka orang tersebut bisa dilakukan penangkapan, sehingga semua prosedur harus dilalui dahulu dan tidak asal tangkap.

"Kalau seorang itu teriak-teriak sambil membawa senjata dengan ancaman kepada Presiden, maka itu boleh ditangkap bahkan bisa dilumpuhkan dan itu namanya tangkap tangan yaitu alat bukti serta pelaku ada di satu tempat," demikian Fahri.[san]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya