Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengungkapkan sejumlah alasan ketidaktepatan permintaan Presiden Jokowi agar agama dan politik dipisahkan.
Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat meresmikan tugu Titik Nol Islam Nusantara di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, pada Jumat lalu (24/3).
Menurutnya, selain tidak sesuai dengan semangat awal masuk Islam lewat Barus, apa yang disampaikan Presiden tersebut juga tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Selain itu pula, Hidayat mengingatkan soal bantahan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin atas pernyataan Basuki T. Purnama pada akhir masa kampanye putaran pertama Pilgub DKI Jakarta. Saat itu Ahok menegaskan memilih gubernur berdasarkan agama itu melawan konstitusi.
Politikus senior PKS ini menegaskan bahkan Menteri Agama saat itu menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang relijius. Hal itu sesuai dengan konstitusi.
"Dan karenanya wajar kalau menjadikan agama sebagai rujukan kehidupan mereka, tentunya juga dalam kehidupan berpolitik, sebagaimana dilakukan oleh PPP," ujarnya kepada
Kantor Berita Politik RMOL (Rabu, 29/3).
Karena memang, PPP, partai asal Menag Lukman, sejak sejak Orde Baru dan apalagi setelah era reformasi ini tetap berlambang Ka'bah dan berasaskan Islam.
"Dan itu dibenarkan oleh Undang Undang yang berlaku di NKRI," demikian mantan Presiden partai dakwah tersebut.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy juga sudah bereaksi atas pernyataan Jokowi tersebut. Dia menegaskan agama dan politik ibarat saudara kembar. Agama adalah landasan, dan kekuasaan adalah penjaga agama. Namun, dalam amatannya, gerakan untuk menghilangkan agama dari politik, perlahan-lahan mulai bangkit lagi di Indonesia.
"Untuk itu, kita harus bersama-sama menyadarkan mereka bahwa agama adalah sebuah sistem yang menuntun ke arah kebaikan," ujarnya.
Romahurmuziy mengatakan karena agama tidak pernah mengajarkan kejelekan, maka tidak sepantasnya untuk dijauhi.
Dia juga menjelaskan, pemimpin yang tidak memiliki bekal ilmu agama, akan tersesat dalam menjalankan perpolitikan. "Sampai-sampai ada yang mengatakan, jangan bawa-bawa agama dalam politik. Saya ingin mengatakan, ini terjadi karena terbatasnya pemahaman tentang agama," tegasnya.
Sementara Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan maksud Presiden itu tidak dalam konteks memisahkan agama dan politik.
"Hemat saya, Presiden ingin menegaskan bahwa tak boleh mencampuradukkan antara adanya yang buruk dari proses dan tujuan berpolitik dengan yang baik dari proses dan tujuan beragama," terang Lukman, seperti dilansir situs Kemenag, Minggu (26/3).
[zul]
