Berita

Mahfud MD

Politik

Mahfud MD: Berdasarkan Ajaran Islam, Agama dan Negara Satu Paket

RABU, 29 MARET 2017 | 07:54 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengaku tidak mengikuti secara detail isi pidato Presiden Jokowi bahwa politik dan agama harus dipisahkan. Karena itu dia tidak bisa menanggapi lebih jauh.

"Saya tidak ikuti detailnya, hanya baca judulnya. Harus dilihat konteksnya keseluruhan, isi pidatonya didengarkan dulu," jelas Mahfud saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL pagi ini.

Namun dia menjelaskan, kalau berdasarkan ajaran Islam, agama dan negara itu satu paket. Buktinya Nabi Muhammad diperintahkan untuk membentuk negara.


"Negara itu organisasi politik tertinggi di setiap masyarakat. Berarti Islam memandang politik itu bagian dari agama," sambung Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ini.

Imam Al Ghazali, katanya mengutip ulama besar tersebut, pernah mengatakan bahwa negara dan agama itu adalah saudara kembar. Negara harus dijalankan berdasarkan moral agama. Sementara agama bisa dijalankan kalau dilindungi oleh negara.

"Agama tidak bisa dijalankan dengan baik kalau tidak ada perlindungan negara. Contohnya, zaman penjajahan agama tidak bisa berjalan karena negara anti agama Islam," ungkap Ketua Presidium KAHMI ini.
 
Meski demikian, negara sebagai organisasi politik tersebut tidak harus berbentuk dan bernama Islam. Islam menghajarkan untuk membentuk negara inklusif.

"Sehingga tidak disebut darul Islam, tapi darus salam, negara perdamaian. Ada toleransi di dalam negara. Itu ajaran Islam," sebutnya.

Untuk konteks Indonesia, dia menambahkan, tentang persenyawaan antara agama dan negara sudah final didiskusikan di Indonesia. Para pendiri bangsa menetapkan ideologi negara bersama Pancasila.

"Negara Pancasila itu itu adalah religious nation state. Negara kebangsaan yang berketuhanan. Berketuhanan itu artinya diberi spirit oleh agama-agama, bukan oleh satu agama," tandasnya. [zul]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Tembok Pertahanan Persib Kunci Sukses Juara Paruh Musim

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:36

Tabur Bunga Dharma Samudera

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:19

Realisasi Investasi DKI Tembus Rp270,9 Triliun Sepanjang 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:59

Pemerintah Tidak Perlu Dibela

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:40

SP3 Eggi Sudjana Banjir Komentar Nyinyir Warganet

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:12

TNI AL Bentuk X Point UMKM Genjot Ekonomi Masyarakat

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:49

Perkara Ijazah Palsu Jokowi jadi Laboratorium Nasional di Bidang Hukum

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:27

Trump Resmikan Dewan Perdamaian Gaza Bergaya Kolonial

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:01

TNI Boleh Urus Terorisme sebagai Kelanjutan Polri

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:45

Politikus PKB Minta Jangan Ada Paranoid soal Pilkada Via DPRD

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:20

Selengkapnya