Berita

Gedung BPK RI/net

Politik

BPK Dengan Senang Hati Akan Audit Akuisisi GMM Oleh Bulog

RABU, 22 MARET 2017 | 17:25 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) siap untuk melakukan audit akuisisi PT Gendhis Multi Manis (PT GMM) oleh Perum Badan Urusan Logistik (Bulog). Apalagi, jika DPR RI meminta BPK mengaudit akuisisi yang diduga merugikan negara tersebut.

"Jika ada permintaan DPR, kami wajib melaksanakannya. Kami lihat apakah akusisi ini sudah sesuai dengan aturan yang ada, dan apakah bermanfaat untuk Bulog," jelas anggota BPK, Achsanul Qosasi, dalam keterangan persnya (Rabu, 22/).

Hal itu dikatakannya merespons usul Anggota Komisi XI DPR, Eva Sundari, yang meminta BPK segera melakukan audit atas kebijakan akuisisi Bulog tersebut.


"BPK dan BPKP perlu mengaudit untuk membuktikan apakah ada kerugian negara atau korupsi dalam kasus ini," jelas Eva.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi VI DPR, Nasril Bahar. Ia menduga ada pihak yang mengeksploitasi Bulog demi keuntungan tertentu. Menurut Nasril, kebijakan Bulog mengakuisisi saham PT GMM sebesar 70 persen patut dipertanyakan. Sebab, akuisisi tersebut tidak dilakukan  dengan pembelian saham 100 persen.

Dilanjutkannya, PT GMM yang diakuisisi Bulog otomatis akan menjadi anak perusahaan Bulog. Pertanyaannya, kenapa akuisisi hanya 70 persen saham? Berarti ada sisa saham 30 persen yang dimiliki pihak selain Bulog.

Dalam keterangan persnya, Achsanul juga menjelaskan bahwa audit yang bakal dilakukan pihaknya sangat penting untuk mengetahui transparansi akuisisi. Termasuk, jumlah utang PT GMM senilai Rp 800 miliar yang saat ini sudah beralih menjadi kewajiban Bulog usai akuisisi dilakukan.

"Ini penting untuk transparansi proses akuisisi PT GMM," tambahnya.

Hal senada juga disampaikan anggota BPK, Moermahadi. Dia menyampaikan pihaknya dengan senang hati melakukan audit apabila ada permintaan dari DPR terkait proses akuisisi PT GMM oleh Bulog. [ald]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya