. Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyegel ruang kerja jajaran Komisaris PT. Pertamina Persero (Tbk) (Rabu, 1/3). Yaitu, ruangan Komisaris Utama (Tanri Abeng), Wakil Komut (Arcanda Tahar), dan Anggota Komisaris (Edwin Hidayat Abdullah).
Duta Joko Widodo mengecam keras. Menurut relawan Jokowi semasa Pilpres 2014 ini, tindakan FSPPB ini bisa menjadi yurisprudensi untuk BUMN lain.
"Negara dalam hal ini tidak boleh kalah. Serikat Pekerja seharusnya independen dan tidak larut dalam konflik kepentingan yang terjadi. Oleh karena itu pihak yang berwenang diminta untuk memeriksa para pelaku untuk mencari motif di balik penyegelan tersebut," tegas Kornas Duta Joko Widodo, Joanes Joko, dalam keterangan persnya pagi ini.
Dia mensinyalir bahwa tindakan yang dilakukan FSPPB bukan akibat tapi memang sengaja didesain oleh pihak-pihak yang selama ini diuntungkan dengan “Bancakan†yang terjadi di Pertamina.
Karena sudah bukan rahasia lagi bahwa bisnis migas di Pertamina adalah benang kusut melibatkan banyak kepentingan. Dan saat ini pemerintah sebagai pemilik modal sedang mengurai benang kusut tersebut dengan mewujudkan reformasi tata kelola perusahaan yang baik.
"Namun tampak sekali penentangan oleh pihak-pihak yang dirugikan dengan langkah pemerintah tersebut," tegasnya.
Karena itulah, dia menambahkan, permintaan mereka agar Presiden membentuk Tim Audit Independen semakin sangat tepat.
"Kita akan berkoordinasi dengan organ relawan lainnya yang peduli pada transparansi dan bisnis migas yang sehat untuk mengawalnya. Hal ini demi terciptanya Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara yang sehat dan transparan sehingga bisa memberikan kontribusi terbik bagi rakyat Indonesia," tegas Joanes Joko.
[zul]
