Duta Joko Widodo meminta Presiden Joko Widodo untuk menghentikan proses pembentukan Holding Company bidang energi. Karena tidak masuk akal jika Pertamina dipaksakan tetap menjadi pemimpin dalam BUMN Holding Company bidang energi.
Pasalnya, jelas Kornas Duta Joko Widodo, Joanes Joko, jika mengurus sendiri saja sulit bagaimana Pertamina mengurus perusahaan-perusahaan lain.
"Belum lagi adanya pergerakan di mana SKK Migas, institusi yang mengatur tata kelola hulu migas, juga akan dimasukan dalam Pertamina. Selesai sudah industri migas Indonesia," ujar Joko dalam keterangan persnya pagi ini.
Sebelumnya Kelompok Relawan Pendukung Jokowi pada Pilpres 2014 ini meminta Presiden membentuk Tim Audit Independen untuk mengungkap seberapa besar kasus yang membelit Pertamina untuk menghindarkan perusahaan plat merah ini menjadi obyek "bancakan" pihaknya yang berkepentingan
Menurutnya, jika Tim Audit Independen menemukan adanya kepentingan besar dari sekelompok orang di bisnis Pertamina, itu artinya sama saja meletakkan perusahaan energi dari BUMN lain ke ketiak para pemilik kepentingan.
"Negara akan berada di bawah kelompok orang yang telah menguasai Indonesia melalui Holding Company bidang energi, jika Pertamina tetap menjadi pemimpin Holding Company tersebut," tandasnya.
Dia menegaskan menguak misteri Pertamina lebih dalam adalah penting dan strategis bagi masa depan permigasan Indonesia dan sekaligus masa depan negara Indonesia.
"Dari kacamata Duta Joko Widodo, sebuah negara terkuasa oleh kelompok nonkonstitusional jika kekuatan energi di negara tersebut dikuasai bukan oleh negara," ungkapnya.
Koordinator Nasional Duta Jokowi sangat menyayangkan para akademisi yang biasanya dianggap netral dalam mengeluarkan pendapat ternyata tidak memberi komentar apapun tentang kasus di Pertamina.
[zul]
