Dibanding E-KTP, Kasus Ipar Jokowi Jadi Makelar Pajak Yang Bisa Membuat Guncangan Politik

Kasus suap terkait penghapusan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia harus mendapat serius. Justru kasus ini yang bisa membuat guncangan politik dibanding pengusutan kasus pengadaan KTP berbasis elektronik.

Karena adik ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo, diduga terlibat dalam perkara suap antara Country Director PT Eka Prima Ekspor Indonesia, Ramapanicker Rajamohanan Nair dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno.

Ipar Jokowi yang menjabat Direktur Operasional PT Rakabu itu disebut-sebut punya andil penghapusan tunggakan kewajiban pajak PT EKP senilai Rp 52,3 miliar untuk masa pajak Desember 2014, dan Rp 26,4 miliar untuk masa pajak Desember 2015.‬

"Kasus E KTP Menurut saya sih biasa aja, justru kasus ipar jokowi makelar pajak bisa membuat guncangan politik," jelas politikus Partai Demokrat Andi Arief, lewat akun Twitter-nya @andiariefaa. [Baca: Ipar Jokowi Berperan Dalam Kongkalikong Hindari Pajak]

Mantan aktivis pergerakan ini heran melihat Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, Sri Mulyani tidak segarang seperti sebelumnya saat menghadapi kasus-kasus yang terkait perpajakan.

"Sri Mulyani biasanya keras terhadap prilaku curang dalam keuangan negara seperti kasus ipar Jokowi dan dirjen Pajak, kenapa sekarang berubah?" katanya mempertanyakan. [zul]