Berita

Bisnis

Duta Joko Widodo Desak Presiden Bentuk Tim Audit Independen Usut Kejanggalan Di Pertamina

SELASA, 07 MARET 2017 | 06:20 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Presiden diminta membentuk Tim Audit Independen untuk mengungkap seberapa besar kasus yang membelit Pertamina untuk menghindarkan perusahaan plat merah ini menjadi obyek "bancakan" pihaknya yang berkepentingan.

Perlunya membentuk Tim Audit Independen ini menyusul pemecatan Direktur Utama Dwi Soetjipto dan Wakil Dirut Pertamina Achmad Bambang, pada 2 Februari 2017 lalu.

"Saya melihat kasus pecat memecat di Pertamina merupakan masalah yang sangat serius bagi keberadaan BUMN itu," jelas Kornas Duta Joko Widodo, Joanes Joko, dalam keterangan persnya pagi ini.


Menurutnya, memberhentikan Direktur dan Wakil Direktur dalam waktu yang sama sudah menjelaskan secara gamblang adanya pertarungan kepentingan.

"Sudah pasti terbentuk kubu-kubuan di Pertamina siapa mendukung siapa. Tim Audit Independen yang dibentuk Presiden bertugas untuk menguak takbir gelap Pertamina lebih gamblang," tandas Joanes Joko.

Setelah pemecatan dua pucuk pimpinan Pertamina tersebut, kini beredar isu Wianda Pusponegoro juga bakal ditendang dari posisinya sebagai VP Komunikasi Pertamina.

"Mengapa yang diributkan VP Komunikasi? Mengapa bukan VP yang lain? Jika posisi VP Komunikasi menjadi sebuah isu besar dalam masalah internal Pertamina, ini berarti ada perebutan akses menuju media yang secara jelas terkait dengan pembentukan opini publik," sambungnya mempertanyakan.

Lebih lanjut dia menjelaskan, kondisi terakhir itu sebenarnya menguak adanya stigma gunung es di Pertamina. Yang muncul ke permukaan publik hanyalah bagian terkecil dari permasalahan yang sangat besar dan mendasar di Pertamina yang selama ini tidak diketahui publik.

Karena itulah perlunya Tim Audit Independen untuk menguak misteri tersebut. [zul]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya