Berita

Bisnis

Duta Joko Widodo Desak Presiden Bentuk Tim Audit Independen Usut Kejanggalan Di Pertamina

SELASA, 07 MARET 2017 | 06:20 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Presiden diminta membentuk Tim Audit Independen untuk mengungkap seberapa besar kasus yang membelit Pertamina untuk menghindarkan perusahaan plat merah ini menjadi obyek "bancakan" pihaknya yang berkepentingan.

Perlunya membentuk Tim Audit Independen ini menyusul pemecatan Direktur Utama Dwi Soetjipto dan Wakil Dirut Pertamina Achmad Bambang, pada 2 Februari 2017 lalu.

"Saya melihat kasus pecat memecat di Pertamina merupakan masalah yang sangat serius bagi keberadaan BUMN itu," jelas Kornas Duta Joko Widodo, Joanes Joko, dalam keterangan persnya pagi ini.


Menurutnya, memberhentikan Direktur dan Wakil Direktur dalam waktu yang sama sudah menjelaskan secara gamblang adanya pertarungan kepentingan.

"Sudah pasti terbentuk kubu-kubuan di Pertamina siapa mendukung siapa. Tim Audit Independen yang dibentuk Presiden bertugas untuk menguak takbir gelap Pertamina lebih gamblang," tandas Joanes Joko.

Setelah pemecatan dua pucuk pimpinan Pertamina tersebut, kini beredar isu Wianda Pusponegoro juga bakal ditendang dari posisinya sebagai VP Komunikasi Pertamina.

"Mengapa yang diributkan VP Komunikasi? Mengapa bukan VP yang lain? Jika posisi VP Komunikasi menjadi sebuah isu besar dalam masalah internal Pertamina, ini berarti ada perebutan akses menuju media yang secara jelas terkait dengan pembentukan opini publik," sambungnya mempertanyakan.

Lebih lanjut dia menjelaskan, kondisi terakhir itu sebenarnya menguak adanya stigma gunung es di Pertamina. Yang muncul ke permukaan publik hanyalah bagian terkecil dari permasalahan yang sangat besar dan mendasar di Pertamina yang selama ini tidak diketahui publik.

Karena itulah perlunya Tim Audit Independen untuk menguak misteri tersebut. [zul]

Populer

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

UPDATE

Program Kurban Presiden dari APBN Punya Dampak Sosial dan Ekonomi

Kamis, 28 Mei 2026 | 10:20

Isu Penutupan Gerai Alfamart-Indomaret Tak Terkait dengan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 10:11

Belum Hari Kemerdekaan, Rupiah Sudah di Atas Rp17.845 per Dolar AS

Kamis, 28 Mei 2026 | 10:10

Bantuan Kurban Presiden dari APBN Lebih Tepat Disebut Program Sosial

Kamis, 28 Mei 2026 | 10:06

Guru Berhak Dapat Kehidupan Layak Sesuai Pasal 27 UUD 1945

Kamis, 28 Mei 2026 | 10:02

Iduladha di KBRI Madrid Jadi Obat Rindu Diaspora pada Masakan Indonesia

Kamis, 28 Mei 2026 | 09:57

Pimpin Kurban Presiden dan Wapres di Istiqlal, Nasaruddin Umar: InsyaAllah Aman dan Sesuai Syariat

Kamis, 28 Mei 2026 | 09:48

Harga Emas Antam Ambruk Rp31.000, Turun ke Rp2,75 Juta per Gram

Kamis, 28 Mei 2026 | 09:40

Tak Boleh Asal Sembelih, Ini Standar Kurban Ketat di Istiqlal

Kamis, 28 Mei 2026 | 09:26

Pemerintah Kejar Net Zero Emission Lewat Proyek Panas Bumi

Kamis, 28 Mei 2026 | 09:23

Selengkapnya