Berita

Sohibul Iman

Politik

Presiden PKS Instruksikan Kadernya Terus Advokasi Rakyat

SENIN, 06 MARET 2017 | 17:25 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menjadi pejabat publik diminta intensif melakukan pembelaan terhadap masyarakat. Sebab, banyak kebijakan pemerintah yang harus dikoreksi.

Instruksi tersebut disampaikan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dalam sambutannya di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat, Senin (6/3/).

"Dari sisi advokasi, saya meminta kepada seluruh pejabat publik kita untuk melakukan ini, lakukan advokasi kebijakan dan advokasi secara hukum. Hari ini, posisi kita ada di luar pemerintahan, sehingga fungsi advokasi harus benar-benar dilakukan, jelasnya.


Di depan 800-an pengurus dan anggota legislatif PKS dari tingkat pusat hingga provinsi, Sohibul Iman mengatakan, khidmat bagi PKS terdiri dari tiga level, yaitu pelayanan, pemberdayaan dan advokasi atau pembelaan.
 
"Saya percaya, kader semua dalam bab pelayanan tidak perlu diajari lagi, karena itu adalah rutinitas kita semua. Seperti sekarang ketika terjadi bencana, kader semua melakukan pelayanan kepada rakyat," ujarnya.

Mantan Wakil Ketua DPR RI ini juga mengatakan, di aspek pemberdayaan PKS juga sudah banyak bergerak. PKS menurutnya harus mengefektifkan tindak lanjut pemberdayaan tersebut.

Lebih lanjut bahkan menurutnya, banyak kebijakan dari pemerintah dan hukum saat ini yang masih harus dikoreksi. "Karena itu saya meminta kepada antum semua untuk benar-benar melakukan advokasi dari ketiga level khidmat yang kita lakukan ini," pungkas Sohibul Iman. 
 
Dia mendorong agar kader PKS belajar dari pemberdayaan yang dilakukan calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Shalahuddin Uno melalui program OK Oce. [zul]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Lampaui Ekspektasi, Ekonomi Malaysia Tumbuh 4,9 Persen di 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:16

Kuota Pembelian Beras SPHP Naik Jadi 25 Kg Per Orang Mulai Februari 2026

Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:02

Analis: Sentimen AI dan Geopolitik Jadi Penggerak Pasar Saham

Sabtu, 17 Januari 2026 | 13:46

Hasto Bersyukur Dapat Amnesti, Ucapkan Terima Kasih ke Megawati-Prabowo

Sabtu, 17 Januari 2026 | 13:26

Bripda Rio, Brimob Polda Aceh yang Disersi Pilih Gabung Tentara Rusia

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:42

Sekolah Rakyat Jalan Menuju Pengentasan Kemiskinan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:16

Legislator Golkar: Isra Miraj Harus Jadi Momentum Refleksi Moral Politisi

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:14

Skandal DSI Terbongkar, Ribuan Lender Tergiur Imbal Hasil Tinggi dan Label Syariah

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:46

Harga Minyak Menguat Jelang Libur Akhir Pekan AS

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:35

Guru Dikeroyok, Komisi X DPR: Ada Krisis Adab dalam Dunia Pendidikan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:24

Selengkapnya