Berita

Mulfachri Harahap

Hukum

Dikhawatirkan Terjadi Guncangan Politik, PAN Dukung Pengusutan Kasus KTP Elektronik

SABTU, 04 MARET 2017 | 11:52 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

. Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung pengusutan kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (E-KTP). Namun diharapkan, tidak ada muatan politik dalam penuntasan kasus yang telah merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun tersebut.

"Mudah-mudahan pengungkapan kasus itu semata-mata untuk penegakan hukum dan keadilan," jelas Wakil Ketua Umum DPP PAN, Mulfachri Harahap, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL (Sabtu, 4/3).

Mulfahri sendiri tidak tahu siapa saja yang terlibat. Pihaknya menunggu persidangan perdana dengan terdakwa Irman dan Sugiharto yang akan digelar pada Kamis depan (9/3). Ketua KPK Agus Raharjo menyampaikan, akan terungkap sejumlah nama besar dalam materi dakwaan.


"Kita tunggu saja. Saya kira, mereka (KPK) yang paling tahu siapa saja yang ada dalam pusaran kasus e-KTP," jelas Mulfahri.

Soal dugaan keterlibatan politikus PAN yang disebut-sebut di sejumlah wahana seperti media sosial, Mulfachri memastikan pihaknya sudah meminta klarifikasi.

"Tentu kita sudah minta klarifikasi. Yang bersangkutan mengaku tidak tahu-menahu, tidak menerima apapun dari dugaan kejahatan atau dari proyek e-KTP," ungkapnya.

Meski demikian, PAN menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum.

"Kita hargai, kita respect terhadap mekanisme hukum yang sedang berlangsung. Tapi sekali lagi, kita berharap semata-mata demi penegakan hukum," katanya menekankan.

Karena itu, dia memastikan tidak ada serangan balik ke KPK dari pihaknya kalau nama politikus PAN disebutkan dalam persidangan pekan depan. "Enggak ada, serangan balik apa," sebutnya balik mempertanyakan. [Baca: Ungkap Nama-Nama Besar Dalam Kasus e-KTP, KPK Siap Ladeni Serangan Balik]

Sebab sebelumnya, Ketua KPK Agus Raharjo berharap tidak ada goncangan politik yang besar terkait penyebutan nama-nama elite politik tersebut.

Terkait guncangan politik, Wakil Ketua Komisi III DPR ini menambahkan, sudah kerap terjadi. Tapi demokrasi di Indonesia justru semakin matang.

"Sudah beberapa kali diguncang, ternyata tidak ada masalah dengan kehidupan politik. Tetap saja bisa berjalan dan survive. Demokrasi kita insya Allah menuju lebih baik, yang akan bisa kita wariskan untuk anak cucu," tandasnya. [zul]

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Lampaui Ekspektasi, Ekonomi Malaysia Tumbuh 4,9 Persen di 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:16

Kuota Pembelian Beras SPHP Naik Jadi 25 Kg Per Orang Mulai Februari 2026

Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:02

Analis: Sentimen AI dan Geopolitik Jadi Penggerak Pasar Saham

Sabtu, 17 Januari 2026 | 13:46

Hasto Bersyukur Dapat Amnesti, Ucapkan Terima Kasih ke Megawati-Prabowo

Sabtu, 17 Januari 2026 | 13:26

Bripda Rio, Brimob Polda Aceh yang Disersi Pilih Gabung Tentara Rusia

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:42

Sekolah Rakyat Jalan Menuju Pengentasan Kemiskinan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:16

Legislator Golkar: Isra Miraj Harus Jadi Momentum Refleksi Moral Politisi

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:14

Skandal DSI Terbongkar, Ribuan Lender Tergiur Imbal Hasil Tinggi dan Label Syariah

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:46

Harga Minyak Menguat Jelang Libur Akhir Pekan AS

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:35

Guru Dikeroyok, Komisi X DPR: Ada Krisis Adab dalam Dunia Pendidikan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:24

Selengkapnya