Berita

Mulfachri Harahap

Hukum

Dikhawatirkan Terjadi Guncangan Politik, PAN Dukung Pengusutan Kasus KTP Elektronik

SABTU, 04 MARET 2017 | 11:52 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

. Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung pengusutan kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (E-KTP). Namun diharapkan, tidak ada muatan politik dalam penuntasan kasus yang telah merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun tersebut.

"Mudah-mudahan pengungkapan kasus itu semata-mata untuk penegakan hukum dan keadilan," jelas Wakil Ketua Umum DPP PAN, Mulfachri Harahap, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL (Sabtu, 4/3).

Mulfahri sendiri tidak tahu siapa saja yang terlibat. Pihaknya menunggu persidangan perdana dengan terdakwa Irman dan Sugiharto yang akan digelar pada Kamis depan (9/3). Ketua KPK Agus Raharjo menyampaikan, akan terungkap sejumlah nama besar dalam materi dakwaan.


"Kita tunggu saja. Saya kira, mereka (KPK) yang paling tahu siapa saja yang ada dalam pusaran kasus e-KTP," jelas Mulfahri.

Soal dugaan keterlibatan politikus PAN yang disebut-sebut di sejumlah wahana seperti media sosial, Mulfachri memastikan pihaknya sudah meminta klarifikasi.

"Tentu kita sudah minta klarifikasi. Yang bersangkutan mengaku tidak tahu-menahu, tidak menerima apapun dari dugaan kejahatan atau dari proyek e-KTP," ungkapnya.

Meski demikian, PAN menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum.

"Kita hargai, kita respect terhadap mekanisme hukum yang sedang berlangsung. Tapi sekali lagi, kita berharap semata-mata demi penegakan hukum," katanya menekankan.

Karena itu, dia memastikan tidak ada serangan balik ke KPK dari pihaknya kalau nama politikus PAN disebutkan dalam persidangan pekan depan. "Enggak ada, serangan balik apa," sebutnya balik mempertanyakan. [Baca: Ungkap Nama-Nama Besar Dalam Kasus e-KTP, KPK Siap Ladeni Serangan Balik]

Sebab sebelumnya, Ketua KPK Agus Raharjo berharap tidak ada goncangan politik yang besar terkait penyebutan nama-nama elite politik tersebut.

Terkait guncangan politik, Wakil Ketua Komisi III DPR ini menambahkan, sudah kerap terjadi. Tapi demokrasi di Indonesia justru semakin matang.

"Sudah beberapa kali diguncang, ternyata tidak ada masalah dengan kehidupan politik. Tetap saja bisa berjalan dan survive. Demokrasi kita insya Allah menuju lebih baik, yang akan bisa kita wariskan untuk anak cucu," tandasnya. [zul]

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

UPDATE

Dino Patti Djalal Endus Tim Siluman Mulai Bergerak

Minggu, 25 Oktober 2026 | 19:51

Trump Ancam Serang Iran Besok

Minggu, 25 Oktober 2026 | 19:50

Wajah Indonesia di WCCE 2026, Mulai Film Jumbo hingga Komedi Pandji

Minggu, 25 Oktober 2026 | 19:34

Survei: 64 Persen Publik Tidak Puas dengan Program MBG

Minggu, 25 Oktober 2026 | 19:21

Dino Patti Djalal Buka Suara soal Kabar Ketemu Dubes Singapura dan Saiful Mujani

Minggu, 25 Oktober 2026 | 18:46

Istiqomah Bela Palestina, Syahrul Aidi Dukung MUI Tolak Konser Andrea Bocelli

Minggu, 25 Oktober 2026 | 18:28

Zurich Topas Life Digugat ke PN Jaksel

Minggu, 25 Oktober 2026 | 18:06

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Anak-anak Korban Karhutla Diminta Tetap Semangat Belajar

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:37

Kedubes Singapura Tegaskan Kabar Pertemuan Saiful Mujani dan Dino Patti Djalal Hoaks

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:19

Selengkapnya