Pengurus Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah bertemu Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, tadi sekitar pukul 10.00 WIB (Senin, 20/2).
Sebanyak 12 orang pengurus Pemuda Muhammadiyah yang langsung dipimpin Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak berbicara dengan Kepala Negara selama hampir 1,5 jam.
Dalam pertemuan itu, ada dua garis besar yang disampaikan Dahnil. Yaitu, hasil Tanwir Pemuda Muhammadiyah, pada akhir November lalu, yang penutupannya dihadiri Presiden dan juga soal kebangsaan.
Tanwir yang digelar di Tangerang tersebut melahirkan Khittah Cipondoh yang berisi soal komitmen Pemuda akan integritas dan produktifitas.
Turunan dari integritas tersebut adalah tekad Pemuda Muhammadiyah untuk memerangi korupsi, yang menjadi penyebab Indonesia tidak maju. Kedua, program Ayah Hebat.
Lewat program tersebut, kata Dahnil, Pemuda Muhammadiyah ingin menjadikan seorang ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah. Tapi juga turut bertanggung jawab dalam perkembangan anak.
"Banyak sekarang anak-anak yang menjadi yatim, karena ayahnya tidak hadir. Ayah harus hadir mendampingi anak," tegas Dahnil.
Dahnil menyentil video-video Presiden dengan anaknya, Kaesang Pangarep, yang kerap menjadi viral. Menurutnya, kedekatan Presiden dengan keluarganya tersebut layak dicontoh.
Soal produktifitas, Dahnil antara lain menyampaikan program Clean, Pray and Love (CPL) dan MallMu, situs belanja online yang beralamat di Mallmu.com.
Tak lupa, Dahnil juga menyampaikan hasil riset MAK tentang jual beli jabatan di untuk jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang dirilis akhir Januari lalu. Hasil riset MAK, potensi rente terkait jual-beli jabatan mencapai Rp 44,3 triliun.
Saat rilis tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki juga hadir. Saat itu dia berjanji akan mengundang Pemuda Muhammadiyah ke Istana untuk presentasi.
Sementara soal kebangsaan, Pemuda Muhammadiyah menyampaikan tentang bahaya fenomena hoax, buzzer politik, dan terorisme.
Pemuda Muhammadiyah juga meminta Presiden Jokowi untuk menonaktifkan Basuki Tjahja Purnama (AHok) sebagai Gubernur DKI Jakarta terkait status Terdakwa kasus penistaan agama. Apalagi gelombang tuntutan agar Ahok diberhentikan sementara juga sudah sangat masif.
Presiden Jokowi menyambut baik gagasan dan program yang disampaikan oleh Pemuda Muhammadiyah tersebut.
Misalnya soal pendampingan dan pemberdayaan terhadap para mantan teroris. Presiden sangat setuju. Karena menurutnya, terorisme tak bisa didekati lewat pendekatan kekerasan. Justru, akan melahirkan kekerasan baru. Karena itu perlu diberdayakan dan didampingi.
Dalam kesempatan itu, dia mengakui, bahwa gini ratio kita sudah masuk lampu kuning. Pemerintah bertekad untuk mengatasinya, salah satunya lewat reformasi agraria atau distribusi aset.
Bahkan untuk program CPL, Presiden berjanji akan hadir dalam acara bersih-bersih rumah ibadah dan berbagi makan bersama kaum mustadafin 28 Februari akhir bulan ini.
Soal integritas, Presiden mengakui hal itu masih menjadi masalah. Karena itulah dia memerangi korupsi dan dan hal-hal kecil, seperti pemungutan liar.
Sementara Ahok, Presiden menegaskan, akan mengikuti putusan resmi dari institusi negara. Dia akan menindaklanjuti apapun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), terkait adanya gugatan agar Ahok segera diberhentikan sementara.
[zul]
