Sistem teknologi informasi pada Sistem Perhitungan Suara (Situng) KPU Pilkada 2017 sebaiknya diaudit menyusul berkembangnya isu adanya hacker (peretasan) atau permainan data dalam penghitungan suara akibat error akses pada laman Pilkada 2017 KPU beberapa kali kemarin.
Menurut Ketua Umum PB Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII), Nasrullah Larada, audit tersebut penting untuk mencegah sentimen negatif masyarakat terhadap sistem pengunggahan data real count KPU hasil Pilkada.
Karena situs pilkada 2017 KPU sempat mengalami "error" dan "down" sehingga tidak bisa diakses beberapa saat dan beberapa kali oleh masyarakat dari berbagai daerah yang menyelenggarakan pilkada tanggal 15 Februari 2017.
"Demi menjaga kredibilitas dan akuntabilitas penyelenggara Pilkada, perlu kiranya segera dilakukan audit sistem IT di KPU Daerah maupun KPU Pusat," jelas Nasrullah Larada, (Kamis, 16/2).
"Audit sistem ini hendaknya dilakukan oleh Tim Independen yang disetujui oleh partai-partai pengusung pasangan calon (Paslon) dalam Pilkada DKI," sambungnya.
Di samping menjaga kredibilitas dan akuntabilitas pelaksana Pilkada 2017 terutama Pilkada DKI, audit sistem merupakan langkah untuk membuktikan bahwa penyelenggara Pilkada DKI selalu mengedepankan kejujuran, demokrasi dan keterbukaan.
"Keberanian untuk melakukan audit sistem IT merupakan langkah bijak jika kita akan mengedepankan kejujuran, demokrasi dan keterbukaan," ucapnya.
Sebaliknya, jika penyelenggara Pilkada tidak berani melakukan audit sistem IT KPU, maka sangat wajar jika banyak masyarakat akan selalu mempertanyakan kredibilitas dan akuntabilitas penyelenggara pilkada terutama DKI, yang menjurus pada sentimen negatif.
[zul]
