Konstitusi sudah mengamanatkan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Kendali atas kekayaan alam mineral harus di tangan Negara jika berkeinginan untuk menyejahterakan masyarakat.
"Dalam Pasal 33 UUD 1945 sudah jelas bahwa negara berkuasa terhadap kendali kekayaan alamnya," ujar Ketua Umum Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) Iwan Dwi Laksono (Kamis, 16/2).
Karena itu, dia menegaskan, divestasi saham 51% yang diajukan oleh pemerintah kepada PT Freeport Indonesia sebagai syarat untuk melakukan perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sudah tepat.
Pasalnya, dengan kepemilikan saham sebesar 51%, merupakan bentuk kuasa dan kendali negara atas kekayaan tambang yang dimiliki.
Ia juga menegaskan, jika Freeport tidak bersedia melakukan divestasi saham sebesar 51% tersebut, maka pemerintah sudah seharusnya mencabut izin yang telah diberikan.
Dengan hal itu, Freeport tidak akan bisa lagi melakukan ekspor konsentrat. Bahkan, pemerintah juga sudah saatnya untuk memberikan keputusan tegas.
"Jika Freeport tidak tunduk terhadap perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Maka, tidak ada lagi perpanjangan kontrak maupun izin 2021 mendatang," pungkas Iwan.
Sebagaimana diketahui, salah satu poin penting dalam PP 1/2017 tentang
perubahan keempat PP 23/2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha
pertambangan mineral dan batubara adalah ketentuan mengenai divestasi
saham sebagaimana juga amanat UU No. 4 tahun 2009 tentang Minerba.
Dalam
ketentuan tersebut, terdapat aturan bahwa pemegang Izin Usaha
Pertambangan Khusus (IUPK) berkewajiban melakukan divestasi saham
sebesar 51% secara bertahap.
Namun, belakangan Freeport
menyatakan keberatan untuk melakukan divestasi sahamnya sebesar 51%.
Freeport hanya bersedia melakukan divestasi 30% sebagaimana terdapat
dalam ketentuan kontrak karya (KK) yang ditandatangani pada tahun 1991.
[zul]
